Kamis(26/9), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis buku “Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu”. Berdasarkan hasil riset yang dituangkan di dalam buku, ada dua temuan terkait keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Satu, adanya ketidakselarasan aturan mengenai keterwakilan perempuan 30 persen di lembaga …

JAKARTA, KOMPAS— Komisi Pemilihan Umum mencatat, hingga Senin (22/4/2019) sebanyak 90 petugas penyelenggara pemilu meninggal dan 374 petugas lainnya sakit atau dirawat. Sebagian besar dari petugas yang meninggal atau sakit tersebut karena kelelahan saat bertugas. Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, petugas yang sakit atau meninggal itu berasal dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). ”Petugas yang …

Arief Budiman sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan nama yang popularitasnya 11-12 dengan Arief Budiman (Soe Hok Djin, kakak Soe Hok Gie) sebagai cendikiawan Indonesia yang juga aktivis demokrasi 1966. Dua nama yang dalam kepemiluan bermakna paradoks. Yang pertama mengajak kita memilih sedangkan yang kedua (dulu) mengajak kita untuk “Golput”. Di Pemilu Serentak 2019 popularitas positif Arief Budiman …

Koalisi masyarakat sipil menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melampaui kewenangan karena meloloskan koruptor bisa mencalonkan anggota  legislatif. Panitia Pengawas Pemilu di sejumlah daerah mengeluarkan putusan sengketa pencalonan yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah terkait untuk tidak membatalkan koruptor yang mencalonkan di Pemilu DPR/DPRD 2019. “(Sikap Bawaslu) ini termasuk pelampauan kewenangan,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu …

Pemilihan Umum Sebagai sebuah sarana membutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan setiap urusan pemilihan umum. Adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kemudian disusul dengan otonomnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta dibentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), yang merupakan lembaga utama yang mengurusi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan kata lain, di luar ketiga kanal institusional tersebut (KPU, Bawaslu, dan DKPP), …

Komisi Pemilihan Umum pada 21 Mei 2018 telah menetapkan nama-nama anggota KPU Provinsi untuk periode 2018-2023. Penetapan berdasar Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 371/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2018. Berikut dokumen Keputusan KPU tersebut yang mencantumkan nama-nama anggota KPU Provinsi 2018-2023 di 16 provinsi: Pengumuman_nama_angota_KPU_Provinsi

Pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang demokratis. Mengukur demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, harus mengacu pada standar Internasional pemilu demokratis yang berjumlah 15 point. Standar tersebut merupakan batasan minimal yang harus terpenuhi agar sebuah penyelenggaraan Pemilu disuatu negara termasuk Indonesia bisa dianggap demokratis. Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat pada nyatanya …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peranan yang signifikan dalam menciptakan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu saat ini terus mengalami penyempurnaan dalam perbaikan sejumlah regulasi. Ke depannya, ini menjadi aspek yang berpotensi untuk mendorong Bawaslu menjadi sebuah lembaga peradilan administratif Pemilu. Untuk itu, Bawaslu beserta jajarannya hingga lembaga pengawas ad hoc terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa …

Salah satu asas penyelenggaraan Pemilu adalah efisiensi. Berkaitan dengan hal itu, maka sudah sepatutnya seluruh penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan asas efisien. Mengutip pernyataan Harrington Emerson, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan …

Setelah melalui dinamika yang cukup panjang sejak dibentuknya pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu pada 28 Oktober 2016, akhirnya RUU tersebut baru dapat disahkan secara aklamasi pada tanggal 21 Juli 2017 dalam rapat paripurna DPR-RI meski rapat tersebut masih diwarnai dengan aksi walk-out 4 fraksi di DPR yaitu fraksi Gerindra, fraksi PAN, fraksi Demokrat dan fraksi PKS. Secara umum Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu …