Sebagai lembaga negara pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan melekat dalam hal pengawasan seluruh tahapan pemilu. Fakta di lapangan, kewenangan pengawasan belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Seiring catatan kewenangan tersebut, Bawaslu juga memiliki kewenangan sebagai kuasi peradilan. Putusan Bawaslu yang sebelumnya hanya bersifat rekomendasi, kini memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan. Hal ini secara tidak langsung mentransformasi …

Transformasi yang paling krusial yang dilakukan pembentuk undangundang terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah penambahan fungsi adjudikasi. Penambahan kewenangan ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar lembaga pemberi rekomendasi, melainkan pula sebagai pemutus perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, fungsi adjudikasi yang dimiliki Bawaslu dapat dilaksanakan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran politik uang, serta …

Pada pertengahan Maret 2020, publik heboh mengetahui Evi Novida Ginting  dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evi dipecat lantaran dinilai melanggar kode etik. Namun, pada Senin (24/8/2020) kemarin, Evi ditetapkan kembali sebagai Komisioner KPU RI. Hal yang cukup menarik perhatian penulis adalah pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan rilis menanggapi kembali bekerjanya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. DKPP menyampaikan beberapa pernyataan, salah satunya mengingatkan kepada KPU untuk mengutamakan integritas dibanding mempertahankan jabatan. “…mengawal integritas penyelenggaraan pilkada harus diutamakan daripada kepentingan individu untuk sekedar mempertahankan jabatan,” tertulis Rilis Resmi DKPP yang ditandatangi Ketua DKPP, Muhammad (24/8). Selengkapnya isi rilis tersebut …

Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ad-hoc, dan merupakan bagian dari KPU. Tanggal 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara …

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim . Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena …

Mantan Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berdasar Surat Keputusan Presiden No. 30/P Tahun 2020 yang ditetapkan pada 12 Maret 2020, Didik menjadi anggota DKPP melalui pergantian antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan 2017-2020. “Ya. Minta doanya semoga amanah,” kata Didik saat dikonfirmasi rumahpemilu.org (19/3). Hasil Keputusan Presiden Joko Widodo ini menjawab …

DKPP memberi peringatan keras terakhir kepada ketua dan empat anggota KPU terkait pelanggaran etik. DKPP juga memberhentikan secara tetap anggota KPU, Evi Novida Ginting. Menjadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu. Pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Rabu (18/3/2020), harus menjadi bahan evaluasi internal KPU. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini juga dinilai perlu …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan putusan pada 18 Maret 2020 di Jakarta yang memberhentikan tetap satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat pusat, Evi Novida Ginting. Sedangkan, enam anggota lainnya mendapat sanksi “Peringatan Keras Terakhir”. Oleh DKPP, pemberhentian tetap kali pertama anggota KPU tingkat pusat ini bukan disebabkan karena manipulasi hasil Pemilu 2019 melainkan karena salah tafsir Putusan MK …

Kamis(26/9), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis buku “Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu”. Berdasarkan hasil riset yang dituangkan di dalam buku, ada dua temuan terkait keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Satu, adanya ketidakselarasan aturan mengenai keterwakilan perempuan 30 persen di lembaga …