Tag Archives: pilkada serentak

Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Frasa demokratis kemudian diterjemahkan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan …

Jadwal pilkada serentak tengah menjadi perdebatan yang berpijak pada proses legislasi. Ada pihak yang ingin jadwal pilkada serentak diubah melalui revisi undang-undang pemilu. Ada juga pihak yang ingin mempertahankan jadwal pilkada serentak sehingga undang-undang pemilu tidak perlu direvisi. Merujuk UU …

9 Desember 2020, 269 daerah di Indonesia melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pandemi, melakukan transisi pemerintahan lokal. Rencana ada 270 daerah tapi karena ada protes massa pendukung pasangan calon pascapembatalan kepesertaan Pilkada Boven Digoel, pungut hitung suara di Kabupaten …

25 November sampai 10 Desember merupakan rentang waktu yang diistilahkan oleh gerakan perempuan sebagai 16 Hari Antikekerasan Perempuan. Di Pilkada 2020, kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan bersamaan dengan tahapan penetapan daftar pemilih, kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Tanggung …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatasi hoax Pilkada 2020 melalui ragam kanal pelaporan. Dari hasil pengawasan partisipatif ini Bawaslu menindaklanjuti dengan penegakan hukum bersama kelembagaan terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sampai dengan tanggal 18 November 2020 terdapat 38 jumlah isu …

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merespon sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyediakan layanan partisipatif pelaporan hoax dalam Pilkada 2020. Mendidik masyarakat menjadi kritis merupakan cara terpinting dalam mengatasi hoax. “Yang paling penting adalah …

Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengatasi hoax Pilkada 2020. Masing-masing lembaga mengoptimalkan kewenangannya untuk menjaga informasi pesta demokrasi di 270 daerah dengan membuka layanan partisipatif penanganan hoax. “Kementerian Kominfo tentu menyampaikan ucapan terima kasih …

Undang-undang Pilkada 1/2015 jo 8/2015 jo 10/2016 jo 6/2020 tidak mengatur secara khusus hoax. Ternyata, hanya ada satu ketentuan dalam UU Pilkada yang bisa dikaitkan dengan hoax. Hal ini merupakan tanda, penyikapan hoax dalam pilkada serentak berupa penegakan hukum jauh …

Forum Pemuda Peduli Demokrasi (P2D) melaporkan satu dugaan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Laporan ini mengenai pelaku yang diduga adalah Sekda Kabupaten Malinau sedang mengkampanyekan calon tertentu dalam Pilkada Kalimantan Utara dan Pilkada Malinau. …

Pilkada Surabaya 2010 adalah awal mula munculnya aturan yang memperbolehkan adanya pasangan calon tunggal dalam Pilkada. Pasangan calon saat itu sepertinya tidak punya lawan. Entah dalam rangka memboikot atau takut kalah, tidak ada pihak lain yang mau mencalonkan untuk melawan …