Tag Archives: RUU Pemilu

Panitia khusus (Pansus) Fraksi Partai NasDem menyatakan kritik terhadap lima pengaturan di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pengaturan pertama kali yang disorot yakni, sistem pemilu legislatif. Fraksi Partai NasDem mengusulkan sistem proporsional terbuka murni sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). NasDem …

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengkritik pengaturan syarat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. DPD mengusulkan syarat minimal usia diubah dari 45 menjadi 40 tahun. “Teman-teman yang saat ini telah menjadi …

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Akhmad Muqowam, mengusulkan kepada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu untuk menambah jumlah anggota DPD tiap provinsi dari empat menjadi lima. Penambahan jumlah anggota dinilai Muqowam sebagai kebutuhan, sebab empat anggota tidak …

Dalam rapat internal panitia khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa RUU Pemilu yang telah dibuat Pemerintah bertujuan untuk menguatkan sistem kepartaian, selain sistem presidensil. Partai merupakan tiang dari politik pemerintahan yang memegang …

Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu akan dibahas berdasarkan sistem gugus atau cluster. Pembahasan akan dibagi ke dalam gugus-gugus berdasarkan isu-isu krusial yang akan disusun oleh masing-masing fraksi. Sistem ini dipilih untuk mempersingkat waktu pembahasan RUU Pemilu yang hanya empat bulan. “Masing-masing …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menetapkan akan memasukkan UU Partai Politik dan UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3 ke dalam RUU Pemilu. Hal ini …

Pengaturan 30 persen perempuan di daftar calon belum efektif menciptakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggara Pemilu seharusnya mengubah bentuk afirmasi yang bisa lebih menjamin keterpilihan perempuan. “30 persen di daftar calon biasanya yang terpilih hanya sebesar 18 …

Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, dibutuhkan peningkatan afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang …

Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) memuat ketentuan partai politik peserta pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan di kepengurusan partai. Ketentuan ini perlu disikapi positif secepat mungkin bagi perempuan masuk dan aktif di partai. Partai membutuhkan calon perempuan karena …

Politik afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dinilai stagnan. Tak ada perubahan signifikan dan masih memuat satu pasal inkonstitusional. Mengingat keterwakilan perempuan perempuan di DPR yang masih jauh sampai diangka minimal 30 persen, ketentuan afirmasi …