Tag Archives: RUU Pemilu

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menargetkan seluruh perdebatan pada pembahasan RUU Pemilu bisa diselesaikan dalam rapat Pansus esok (13/6). Setelah pengambilan keputusan di tingkat Pansus tersebut, Pansus menargetkan RUU Pemilu bisa disahkan pada sidang paripuna pada Senin (19/6). …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dan Pemerintah menyepakati pembiayaan pelatihan saksi oleh negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Usul ini dinilai tidak sesuai dengan desain dan tugas kelembagaan penyelenggara pemilu. “KPU dan Bawaslu …

Jumlah penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga TPS disesuaikan. Beban berat pemilu serentak jadi dalih.  Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu DPR dan Pemerintah menyepakati penyesuaian jumlah anggota dan sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu …

Rekapitulasi suara pada Pemilu 2014 dilakukan berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Pada Pilkada 2015 dan 2017 lalu, tahapan rekapitulasi suara di tingkat kelurahan dipotong. Hasil pemungutan suara dari TPS langsung direkap di kecamatan. Untuk …

Penambahan kursi belum terjamin dapat mengatasi persoalan disproporsional. Penambahan kursi malah berkonsekuensi pada pemborosan anggaran. Isu penambahan kursi mula-mula muncul untuk mengatasi persoalan representasi dan disproporsionalitas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penambahan jumlah penduduk dan daerah otonom baru jadi alasan …

Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan disesuaikan. Jumlah penduduk dan kondisi geografis jadi variabel dalam menentukan jumlah anggota KPU. “Untuk penyesuaian jumlah, ada skema jumlah penduduk. Hanya jumlah penduduk. Itu sudah kita sepakati di …

Penambahan 15 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada pemborosan anggaran negara sebesar 56 milyar per tahun. Indonesia Budget Center (IBC) menyayangkan sikap anggota Pansus Rancangan Undang-undang pemilu yang menganggap remeh pemborosan ini. “IBC menyayangkan, DPR menganggap anggaran Rp56 milyar/tahun …

Rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5) memutuskan tak mengubah syarat verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Implikasinya, 12 partai peserta Pemilu 2014 otomatis menjadi peserta di pemilu serentak pertama Indonesia. Jika Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan …

Rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5) memutuskan verifikasi partai politik peserta pemilu mempertahankan dengan yang diterapkan di Pemilu 2014. Salah satu persyaratan kepemilikan kantor kesekretariatan di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan dinilai sangat berat sehingga …

Partai politik peserta pemilu 2014 otomatis jadi peserta Pemilu 2019. Dalam rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5), disebutkan 10 partai parlemen dan 2 partai yang tak lolos ambang batas pada Pemilu 2014 tak perlu diverifikasi untuk jadi partai …