Tiba-tiba saya teringat dengan pernyataan seorang komisioner KPU Provinsi yang pernah dimandatkan untuk melakukan fit and proper test dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten. Waktu itu, ia menyatakan bahwa klausula dari peraturan kepemiluan tidak membutuhkan tafsir dan pemaknaan lebih lanjut. Telisik penuh telisik, paradigma semacam itu amat berbahaya. Kita tidak perlu kaget, kalau banyak penyelenggara pemilu kemudian harus berhadap-hadapan dengan …

Pendaftaran tiga belas partai tidak diterima oleh KPU. Gugatan diantisipasi Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan ada tiga belas partai nasional yang pendaftarannya tidak diterima. Data ini ditampilkan di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang juga bisa diakses publik. Partai-partai tersebut tidak diterima karena tidak bisa melengkapi dokumen yang disyaratkan UU Pemilu. Terhadap partai-partai ini, KPU tak memberikan surat tanda …

Salah satu isu yang diusung dalam Revisi UU Pilkada adalah menjadikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa pencalonan. Bawaslu juga berhak memberikan sanksi administrasi kepada partai dan peserta yang melakukan politik uang. Tentu menyelesaikan sengketa bukanlah hal baru bagi Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki sifat quasi peradilan atau semi peradilan. Namun ditengah kompleksnya fungsi Bawaslu sebagai …

Pilkada 2015 tak jadi diselenggarakan serentak di 269 daerah. Ada 5 daerah yang ditunda penyelenggaraaanya. Semuanya terkait sengketa pencalonan. Sengketa berkait permasalahan status hukum para calon. Pilkada Kalimantan Tengah diikuti pasangan calon yang partai pengusungnya bersengketa. Pilkada Kota Manado, Boven Digoel, Fakfak, dan Simalungan bercalon berstatus narapidana bebas bersyarat kasus korupsi. Pengadilan administrasi daerah mengabulkan permohonan pencalonan para calon bermasalah …

Sengketa pencalonan yang berlarut-larut membuat lima daerah terpaksa menunda pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember. Beberapa jam sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah terpaksa menarik kembali logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah didistribusikan hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pleno KPU RI yang dilakukan malam hari jelang 9 Desember, memutuskan menunda pemilihan …

Narapidana bebas bersyarat kasus korupsi APBD, Jimmy Rimba Rogy kembali menjadi calon Wali Kota Manado setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada 8 Desember mengabulkan gugatannya terhadap Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya, Ketua KPU Kota Manado diberhentikan sementara oleh KPU pusat karena menetapkan Jimmy bersama Boby Daud sebagai peserta Pilkada Kota Manado. Akademisi Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado Sulawesi Utara, Ferry …

KPU Kota Balikpapan meloloskan Heru Bambang-Sirajudin Mahmud padahal Sirajudin berijazah palsu. Keadaan ini menjadi perbincangan media massa dan sosial warga Kota Balikpapan serta mendorong Koalisi Pemantau Pilkada Kota Balikpapan melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Balikpapan. Rekomendasi pembatalan Heru-Sirajudin karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Panwaslu kepada KPU Kota Balikpapan hanya dalam hitungan jam berbalik menjadi Memenuhi Syarat (MS). Sunarto …

Reaksi penyelenggara pemilu beranekaragam dalam memutus kasus sengketa pencalonan yang serupa. Putusan pencalonan berseliweran bantah-membantah. Jimmy Rimba Rogi dan Boby Daud mengundang kontroversi sejak pasangan tersebut ditetapkan menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado menetapkan kepesertaan pasangan ini pada tanggal 24 Agustus lalu. Jimmy masih berstatus hukum bebas bersyarat dan baru selesai menjalani …

Salah satu hasil rapat terakhir antara pemerintah, partai, dan penyelenggara pemilu, adalah KPU bisa menerima pencalonan dari partai yang bersengketa jika mereka melakukan islah terbatas. Maksud islah terbatas adalah pencalonan dari partai yang terpecah bisa diterima sepanjang mereka mengusung calon yang sama. Dalam rapat konsultasi bersama DPR RI pekan lalu, KPU RI juga mengusulkan solusi ini sebagai hasil rapat terbatas …

Hasil rapat konsultasi antara Panitia Kerja Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disikapi dengan mempertahankan Peraturan KPU. Sikap KPU ini bertolak belakang dengan rekomendasi Panja Pilkada. KPU meminta agar dua kelompok dalam partai mengambil jalan damai (islah). Batas waktu yang diberikan, baik inkracht atau islah, adalah sampai masa tahapan pencalonan, yaitu 26-28 Juli 2015. Untuk menilai dan mendapat penjelasan terhadap …