Tag Archives: sistem pemilu

Perubahan radikal pascareformasi terhadap sistem pemerintahan, dari parlementer ke presidensial, dinilai tanpa didasari argumen mendalam. Akibatnya, konstitusi tidak seimbang mengatur sistem pemilu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemilihan presiden didesain, sementara pemilu legislatif bak diberi cek kosong. Saldi Isra, pakar …

Setelah DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No 1/2014) menjadi undang-undang pada Selasa (20/1) lalu, KPU merencanakan penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember 2015. Rencana KPU tersebut merupakan perwujudan dari …

Pemilihan umum 2014, baik pemilihan legislator maupun pemilihan presiden, dinilai sukses dalam penyelenggaraannya. Meski demikian, masih ada hal yang perlu diperbaiki demi terciptanya pemilu ke depan yang lebih baik. Hasyim Asy’ari, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah periode …

Pasca-Reformasi, Indonesia beralih dari sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial melalui amandemen konstitusi di 2002. Oligarki yang menyatu dalam tubuh partai coba dilawan melalui pemilihan pemilu presiden langsung di 2004. Di samping sebagai konsekuensi presidensialisme, Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah …

“Demokrasi tak mati ketika masih ada caci maki. Demokrasi mati ketika pemujaan dimulai.” Tweet @RockyGerung (27/9) Hasil Sidang Paripurna RUU Pilkada yang mensahkan rancangan pilkada tak langsung hadirkan keriuhan publik. Menjadi masalah bukan soal keriuhannya. Karena demokrasi memang perangkat lunak …

Situs change.org menempatkan petisi “Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi” sebagai petisi yang paling banyak ditandatangani. 75.919 tanda tangan (19/9) menilai (salah satu) masalah undang-undang ini adalah tak otomatisnya partai pemenang pemilu menjadi pimpinan DPR. Lalu, …

Korupsi ditengarai sudah muncul sebelum seseorang menduduki jabatan publik, yaitu sejak saat pemilihan umum. Untuk mengetahui hal-hal yang bisa dilakukan terkait pencegahan korupsi dalam proses pemilihan umum,  rumahpemilu.org mewawancarai Djayadi Hanan, dosen ilmu politik di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas …

Mahalnya penyelenggaraan pemilu dinilai sebagai pemborosan uang negara. Masyarakat pun bingung dihadapkan dengan banyak tawaran serta momen pemilihan. Pemerintahan yang dihasilkan malah tak efektif. Kebijakan yang dihasilkan lambat dan lupa rakyat sebagai pemberi legitimasi pemerintahan. Pemilu serentak dinilai bisa menyelesaikan …

Partai peserta Pemilu 2014 ditetapkan KPU sebanyak 10 partai. Apakah ini sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai pemilih? Apakah sesuai dengan konteks pluralitas Indonesia? Bagaimana proses beserta aturannya selama ini? Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz menjelaskannya. Berikut hasil …

“Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5 Persen Ambang Batas Parlemen Secara Nasional  Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilu”[1] Latar belakang Sebagai salah satu instrumen teknis dalam sistem pemilu, ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold, ditemui dalam Negara-negara yang menerapkan sistem pemilu …