Tag Archives: UU Pemilu

31 advokat dari seluruh Indonesia mengajukan uji materi Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang (UU) Pemilu. Pasal ini berisi norma bahwa penyelenggara pemilu yang diadukan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus datang sendiri dan tak dapat menguasakan kepada orang …

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara No.20/2018 (14/3) yang diajukan oleh salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pemohon menjelaskan konsekuensi terhadap manajemen penyelenggaraan pemilu jika lima pasal yang diuji dinyatakan inkonstitusional. Konsekuensi patut …

Kamis (14/3), permohonan uji materi lima pasal di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. Hadir para pemohon perkara No.20/2018, yakni Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, …

Turki adalah salah satu negara yang belakangan mengalami perubahan sistem pemerintahan, dari parlementer ke presidensial. Pergantian sistem pemerintahan Turki berkonsekuensi pada eksistensi sistem pemilunya. Banyak pakar pemilu mengatakan tak ada sistem pemilu ideal. Pasalnya, belum ada sistem pemilu yang mampu …

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU 8/2012, UU 42/2008, dan UU 15/2011) “menguntungkan” Badan Pengawas Pemilu. Pertama adalah waktu penanganan pelanggaran yang bertambah tadinya 5 (lima) hari menjadi 14 (empat belas) hari. Kedua, Bawaslu, Bawaslu …

Awal pembahasan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bisa diapresiasi positif karena Panitia Khusus (Pansus) UU Pemilu begitu terbuka dengan melibatkan banyak pihak untuk memberikan masukan. Namun terhadap isu-isu penting, lebih banyak keputusan dalam ruang tertutup. UU Pemilu …

Kewenangan Bawaslu disebut lebih kuat dari KPK. Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi …

Pemilu serentak (concurrent elections) bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Tapi, sistem kepemiluan yang dituang dalam UU No.7/2017 menjadi paradoks. Keinginan agar pencalonan presiden atau keterpilihan presiden mutlak menjadi milik rakyat sebagai pemilih menjadi jauh panggang dari api. Secara teknis, pemilu …

Kompleksitas Pemilu 2019 tak hanya soal keserentakan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif tapi juga karena banyak pasal bermasalah dalam undang-undang pemilunya. Pemilu serentak pertama di Indonesia ini tinggi potensi tersendat mengganggu tahapan. Kepercayaan rakyat sebagai pemilih kedaulatan demokrasi terhadap proses …

Siapapun partai yang ingin menjadi peserta pemilu mesti melalui prosedur pendaftaran dan penelitian administrasi oleh KPU. Verifikasi faktual hanya berlaku untuk partai baru. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Dalam …