Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan saat ini masih terdapat dua daerah dengan anggaran untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pilkada belum terpenuhi. Dua daerah tersebut ialah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel. Untuk itu KPU RI masih menunggu pemenuhan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memandang perlu evaluasi dan pergantian penyelenggara pemilu di daerah-daerah yang terbukti lalai dan menyebabkan naiknya angka Pemungutan Suara Ulang (PSU). Perludem menilai, peningkatan angka PSU yang signifikan harus menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa …

Pelaksanaan PHP-Kada 2025 telah selesai dilaksanakan, hasilnya MK membatalkan hasil Pilkada di 25 daerah dengan perintah pelaksaan PSU di 24 daerah. Hasil ini menunjukkan adanya permasalahan yang cukup signifikan dalam proses pelaksanaan pilkada 2024. Salah satu permasalahan utama yg dikoreksi …

Koalisi Damai menggelar diskusi publik dan diseminasi hasil pemantauan media sosial Pilkada 2024. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari komitmen koalisi damai untuk mengawasi penyebaran konten berbahaya selama Pilkada 2024. Hal itu karena disinformasi dan ujaran kebencian di berbagai platform dapat …

Sidang gugatan Pilkada Banjarbaru memasuki babak pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajar Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini sebagai ahli memandang, Pilkada Banjarbaru merupakan bentuk malapraktik yang sempurna, karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja usai pasangan calon lainnya …

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sebanyak 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada 2024 (PHP-Kada) ke tahap sidang pembuktian yang akan digelar pada 7-17 Februari mendatang. Sebelumnya pada 4-5 Februari 2025, MK telah membacakan 310 perkara PHP-Kada 2024 dan hasilnya tidak melanjutkan …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merilis Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat pusat mendapatkan skor 61,72 persen atau termasuk dalam penilaian patuh. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga dimensi yakni eviden perilaku …

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO Unand), Charles Simabura, menilai penggunaan metode omnibus law dalam revisi Undang-Undang Kepemiluan berisiko diselewengkan. Ia khawatir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya akan merevisi pasal-pasal yang dianggap strategis bagi kepentingan politik tertentu. …

Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyusun aturan penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam satu undang-undang (kodifikasi). Hal itu bertujuan agar Indonesia memiliki dasar hukum lebih sederhana, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa terdapat 21 provinsi yang menetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Kamis ini. Penetapan tersebut dapat dilaksanakan menyesuaikan ada atau tidaknya permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi (MK). “Berdasarkan data BPRK …