Koalisi Damai menggelar diskusi publik dan diseminasi hasil pemantauan media sosial Pilkada 2024. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari komitmen koalisi damai untuk mengawasi penyebaran konten berbahaya selama Pilkada 2024. Hal itu karena disinformasi dan ujaran kebencian di berbagai platform dapat …

Sidang gugatan Pilkada Banjarbaru memasuki babak pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajar Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini sebagai ahli memandang, Pilkada Banjarbaru merupakan bentuk malapraktik yang sempurna, karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja usai pasangan calon lainnya …

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sebanyak 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada 2024 (PHP-Kada) ke tahap sidang pembuktian yang akan digelar pada 7-17 Februari mendatang. Sebelumnya pada 4-5 Februari 2025, MK telah membacakan 310 perkara PHP-Kada 2024 dan hasilnya tidak melanjutkan …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merilis Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat pusat mendapatkan skor 61,72 persen atau termasuk dalam penilaian patuh. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga dimensi yakni eviden perilaku …

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO Unand), Charles Simabura, menilai penggunaan metode omnibus law dalam revisi Undang-Undang Kepemiluan berisiko diselewengkan. Ia khawatir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya akan merevisi pasal-pasal yang dianggap strategis bagi kepentingan politik tertentu. …

Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyusun aturan penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam satu undang-undang (kodifikasi). Hal itu bertujuan agar Indonesia memiliki dasar hukum lebih sederhana, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa terdapat 21 provinsi yang menetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Kamis ini. Penetapan tersebut dapat dilaksanakan menyesuaikan ada atau tidaknya permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi (MK). “Berdasarkan data BPRK …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendorong partai politik untuk berbenah secara kelembagaan internal partai pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024. Melalui putusan tersebut MK memerintahkan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyambut baik penghapusan ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen. Penghapusan aturan tersebut dipandang akan memperluas alternatif pilihan bagi rakyat, mencegah polarisasi, dan memperkuat prinsip kesetaraan dalam …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat permohonan perselisihan hasil pilkada gubernur, bupati, dan wali kota sebanyak 312 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan terbanyak berasal dari sengketa pemilihan bupati, dengan permohonan berjumlah 241 perkara atau 77,2% dari …