Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (Aspirasi) melakukan pemantauan terhadap kinerja penjabat (pj) gubernur di 25 provinsi. Pemantauan audit sosial tersebut dilatarbelakangi penunjukkan pj gubernur yang tidak transparan dan partisipatif, …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kinerja penjabat (pj) kepala daerah belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik, kelompok marjinal seperti masyarakat adat, disabilitas, dan perempuan korban kekerasan, masih dianggap sebagai objek kebijakan, bukan subjek. Hal itu didasarkan hasil pemantauan yang …

The Association for Elections and Democracy (Perludem) assesses that the performance of acting regional heads does not fully involve public participation; marginalized groups such as indigenous peoples, people with disabilities, and women victims of violence are still considered objects of …

Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi sebanyak 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024. Perkara tersebut terdiri dari PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sidang agenda Pemeriksaan Pendahuluan dijadwalkan akan digelar pada 29 April-3 Mei 2024, secara …

The Constitutional Court (MK) registered 297 cases regarding the 2024 Legislative General Election Results Dispute (PHPU). These cases consisted of PHPU for members of the DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency/City DPRD. The preliminary examination agenda hearing is scheduled to …

Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan dengan ditolaknya permohonan PHPU Pilpres membuktikan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mampu keluar dari kerangka hukum yang didesain untuk melanggengkan kekuasaan. Hal itu merupakan imbas dari keputusan tidak …

Constitutional Law Expert at the Indonesian Jentera College of Law (STH), Bivitri Susanti, said that the rejection of the PHPU presidential election application proves that the Constitutional Court (MK) is unable to leave the legal framework designed to perpetuate power. …

The Association for Elections and Democracy (Perludem) believes that the Constitutional Court still considers the difference in votes a lot in adjudicating disputes over election results. The nature of this calculator court is illustrated by the case of state administrators’ …

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Presiden (PHPU Pilpres) yang diajukan oleh pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. MK melalui Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menilai …

The Constitutional Court (MK) rejected the Presidential Election Results Dispute (PHPU Pilpres) application submitted by the presidential (capres) and vice presidential (cawapres) candidate pairs Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) and Ganjar Pranowo-Mahfud MD. The Constitutional Court, through Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 and …