Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut ada kemungkinan perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 yang masuk jadwal sidang pembacaan putusan dismissal tidak lanjut ke tahap selanjutnya. Jika hal itu terjadi maka tersisa 90 perkara yang akan memasuki …

The Association for Elections and Democracy (Perludem) said there was a possibility that cases of dispute over the results of the 2024 Legislative Election (PHPU), which were included in the schedule for the hearing to read the dismissal decision, would …

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ihsan Maulana meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperhatikan potensi jual beli suara antar partai dalam sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif (PHPU Pileg 2024). Terlebih partai-partai yang hampir mencapai ambang batas parlemen 4% dan …

Researcher from the Association for Elections and Democracy (Perludem), Ihsan Maulana, asked the Constitutional Court (MK) to pay attention to the potential for buying and selling votes between parties in disputes over legislative election results (PHPU Pileg 2024). Moreover, there …

The Association for Elections and Democracy (Perludem) released the results of monitoring applications for election results disputes (PHPU) in the 2024 Legislative Election. Based on the results of the Plusdem findings, there were 263 applications, while data from the Constitutional …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis hasil pemantauan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2024. Berdasarkan temuan Perludem, didapati sebanyak 263 permohonan, sementara data Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 285. Penggelembungan dan pengurangan suara paling banyak dipermasalahkan di PHPU Pileg …

Kelompok akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) kirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka meminta presiden dan DPR menghentikan pembahasan dan tidak mengesahkan …

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR dan Presiden menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers, dan upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah pasal multitafsir berpotensi membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik, salah satunya pada Pasal 50 …

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perubahan Keempat UU MK) menuai banyak kontroversi. Pasalnya pembicaraan Tingkat 1 yang dilakukan pada Senin, 13 Mei lalu, dilakukan dengan sangat tertutup, terburu-buru, dan minim partisipasi publik. Sejumlah pihak menduga hal itu …

The Center for Indonesian Law and Policy Studies (PSHK) urges the DPR and the president to stop discussing the Draft Law on the Fourth Amendment to the Constitutional Court Law (Fourth Amendment to the MK Law) because its substance is …