Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan bermasalah karena mengotak-atik aturan kandidasi terlalu berdekatan dengan Pilkada 2024. Mereka memandang putusan itu …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
Perludem Values MA Failed to Interpret Age Requirements for Regional Head Candidates
The Association for Elections and Democracy (Perludem) believes that the Supreme Court (MA) has failed to interpret the minimum age requirements for regional head candidacy. For this reason, Perludem encouraged the Judicial Commission to conduct an examination of the panel …
Read More »Perludem Nilai MA Gagal Tafsirkan Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Mahkamah Agung (MA) gagal menafsirkan syarat minimal usia pencalonan kepala daerah. Untuk itu, Perludem mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan pada majelis hakim yang bertugas dalam perkara uji materiil batas minimal usia calon …
Read More »Putusan MA: Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Ketua Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana terkait aturan batas minimal usia calon gubernur (Cagub) dan wakil gubernur (Cawagub). Melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 tersebut, MA mengubah syarat awal minimal cagub-cawagub berusia 30 tahun sejak penetapan …
Read More »Supreme Court Decision: Age Limit for Regional Head Candidates Calculated at Inauguration
The Supreme Court (MA) granted the lawsuit of Garuda Party Chairman Ahmad Ridha Sabana regarding the minimum age limit for candidates for governor (Cagub) and deputy governor (Cawagub). Through Decision Number 23 P/HUM/2024, the Supreme Court changed the minimum initial …
Read More »Keterbukaan Informasi dan Penanganan Disinformasi Jelang Pilkada 2024
Menjelang Pilkada Serentak 2024 komitmen penyelenggara pemilu terhadap akses dan transparansi data pilkada dianggap penting. Hal itu berdampak pada kepercayaan publik terhadap proses dan penyelenggaraan pemilu. Terlebih Pilpres 2024 tak sedikit menyisakan permasalahan mengenai keterbukaan informasi dan penanganan disinformasi pemilu. …
Read More »KPU Will Use Sirekap in 2024 Regional Elections
The General Election Commission (KPU) will use the Recapitulation Information System (Sirekap) in the upcoming 2024 simultaneous regional elections. Even though there are problems with the 2024 presidential election, the KPU will ensure that Sirekap operates well in processing and …
Read More »KPU Akan Gunakan Sirekap di Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan gunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Meski bermasalah pada Pilpres 2024, KPU akan memastikan Sirekap beroprasi dengan baik dalam memproses dan menampilkan data Pilkada 2024. “Sirekap akan kita gunakan untuk pilkada, …
Read More »Bawaslu Encourages Multi-stakeholder Collaboration in Regions for the 2024 Regional Elections
Expert from the Indonesian General Election Supervisory Agency (Bawaslu) Division of Prevention, Community Participation, and Public Relations, Ronald Monoach, encouraged Bawaslu in the regions to form multi-stakeholder collaborations with civil society organizations and digital platforms to prevent and deal with …
Read More »KPU Will Make Improvements to Pilkada 2024
As a form of transparency and openness of election results data in the 2024 Regional Head Election (Pilkada), the General Election Commission (KPU) will continue to use the Vote Recapitulation Information System (Sirekap). A number of improvements will be made …
Read More »