Tahapan kampanye pemilu diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023. Sesuai aturan ini masa kampanye akan dilaksanakan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, terhitung 75 hari. Namun, sebelum memasuki masa kampanye, partai politik dan peserta pemilu dapat melakukan …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
Hanya Satu Partai Patuhi Pencalonan 30% Perempuan Tiap Dapil DPR
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik melakukan pelanggaran undang-undang pemilu yang mengatur pencalonan perempuan dalam pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Netgrit menghitung, dari 18 partai peserta …
Read More »56 Caleg Mantan Koruptor, Mayoritas Bernomor Urut 1 atau 2
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan setidaknya terdapat 56 mantan terpidana korupsi yang tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024. Jumlah ini rinciannya adalah 27 calon legislator (Caleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 22 Caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …
Read More »MKMK Memberhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Hakim Mahkamah, Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sanksi ini tidak mencopot jabatan Anwar Usman sebagai hakim MK. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian …
Read More »KPU Tetapkan Daftar Calon Pemilu DPR dan DPD 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar calon tetap atau DCT untuk Pemilu DPR dan DPD 2024. Total ada 9.917 calon legislator (Caleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari 18 partai politik peserta pemilu di 84 daerah pemilihan. Sedangkan …
Read More »Surat Terbuka Evaluasi Keanggotaan DKPP untuk Presiden
Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya MPKP meminta Presiden bertindak tegas melakukan evaluasi terhadap keanggotaan DKPP yang diberi mandat mulia untuk menjaga kehormatan dan kemandirian penyelenggara pemilu. “Sebagaimana diatur dalam Pasal 156 …
Read More »Majelis Kehormatan MK Menggelar Sidang Kode Etik Hakim
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman di gedung MK, Jakarta Pusat (31/10). Dalam sidang perdana ini MKMK menghadirkan empat Pelapor, yaitu LBH …
Read More »DKI Jakarta Paling Rawan Kampanye SARA, Hoaks, dan Ujaran Kebencian
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) isu strategis kampanye di media sosial. DKI Jakarta menjadi provinsi paling rawan terjadi kampanye bermuatan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoaks, dan ujaran kebencian. Peserta pemilu, buzzer, dan tim …
Read More »Polemik Putusan MK dan Tantangan Pemilih Muda
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan 90/PUU-XXI/2023 telah menambah norma pengalaman keterpilihan dari pemilu, dalam syarat pencalonan presiden-wakil presiden berdasar UU 7/2017. Putusan yang menciptakan polemik berkelanjutan ini digunakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (Kelahiran 1/10/1987) untuk mendaftar sebagai calon …
Read More »Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Presiden Evaluasi Keanggotaan DKPP
Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) tuntut Presiden lakukan evaluasi keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal itu buntut dari dari putusan DKPP dalam perkara No.110-PKE-DKPP/IX/2023 terkait pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota KPU dalam menerbitkan PKPU tentang pengaturan kebijakan …
Read More »