Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memprediksi jumlah keterwakilan perempuan di kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih jauh dari afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan. Padahal idealnya jumlah keterwakilan perempuan semakin menguat dari pemerintahan …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
JagaSuara2024 Luncurkan Aplikasi Pemantauan Suara Pilkada 2024 untuk Perkuat Transparansi Pemilu
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Koalisi JagaSuara2024 resmi meluncurkan platform aplikasi “JagaSuara2024 edisi Pilkada”. Aplikasi berbasis mobile dan web tersebut merupakan instrumen untuk mendokumentasikan, mentabulasikan, hingga mempublikasikan perolehan suara hasil …
Read More »Kekosongan Pengawasan UU PDP Menjelang Pilkada: Kesiapan Pemerintah Dipertanyakan
Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali dan prosesor data, termasuk yang terkait dengan pemrosesan data pemilu segera mematuhi standar kepatuhan yang ada. Di tengah maraknya kasus …
Read More »Kesiapan Data Pribadi Pemilu di Tengah Implementasi UU PDP
Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali dan prosesor data, termasuk yang terkait dengan pemrosesan data pemilu segera mematuhi standar kepatuhan yang ada. Di tengah maraknya kasus …
Read More »Pentingnya Kepatuhan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu
Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai calon kepala daerah yang terbukti mencatut nomor induk kependudukan (NIK) untuk mencalonkan diri harus didiskualifikasi. Menurutnya pencatutan NIK sudah masuk dalam kejahatan dan hal itu tidak gugur hanya karena tidak dinyatakan tidak …
Read More »Kekosongan Regulasi UU PDP dalam Pemilu
Peneliti Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas mengatakan pada gelaran pemilu terdapat ketentuan yang tidak sepenuhnya logis, jika dibandingkan aturan-aturan yang ada. Salah satunya adalah pengolahan data pemilih oleh Dukcapil, termasuk data tingkat pendidikan, yang kemudian ditampilkan …
Read More »ICW Ungkap Potensi Pemborosan 2 Triliun dari Tunjangan Perumahan DPR
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap potensi pemborosan anggaran negara terkait pemberian tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029. Berdasarkan perhitungan ICW, total pemborosan tersebut diperkirakan berkisar antara Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam lima tahun ke depan. …
Read More »Mahasiswa Kawal Pilkada: Membangun Partisipasi Generasi Muda dalam Demokrasi
Berkembangnya dinamika demokrasi di Indonesia, anak muda memainkan peran penting dalam menentukan masa depan bangsa melalui partisipasi pemilu. Generasi muda tidak hanya mewakili potensi besar sebagai komposisi terbesar penduduk, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam merawat prinsip-prinsip demokrasi. “Bahwa partisipasi …
Read More »ICW: 61% Anggota DPR 2024-2029 Berafiliasi dengan Bisnis, Picu Risiko Korupsi Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya terdapat 354 individu dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029 memiliki latar belakang atau berafiliasi dengan sektor bisnis. Politisi yang terafiliasi dengan bisnis diartikan sebagai pribadi yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan bisnis. …
Read More »Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi VIII
Newsletter edisi September 2024 menyoroti masalah dalam penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024, yang gagal menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kendala teknis, seperti lambatnya server dan sulitnya akses publik terhadap data, memperburuk kepercayaan pada teknologi ini. Selain itu, terdapat eksploitasi data pribadi …
Read More »