Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memasukkan aturan mengenai sistem informasi penyelesaian sengketa pemilu. Dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terdapat Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SITS). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui SITS yang akan diterapkan …
Read More »AMALIA SALABI
DPR: Putusan Bawaslu Soal Pengisian Sipol Setelah Penelitian Administrasi Tak Mungkin Dilaksanakan KPU
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta klarifikasi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada sembilan partai politik yang mengajukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berita simpang siur di media, Bawaslu meloloskan partai politik dalam proses pendfataran. “Keputusan Bawaslu terakhir …
Read More »Bawaslu Ingin Awasi Lelang Logistik Pilkada, DPR: Tidak Perlu
Pada rapat dengar pendapat (RDP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan di dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk mengawasi proses lelang logistik Pilkada 2018. Bawaslu hendak memastikan tak ada keterlambatan proses cetak logistik. “Ini untuk memastikan apakah ada keterlambatan dan lain-lain. …
Read More »Fritz Edward Siregar: Ada Beberapa Aturan Baru di Perbawaslu tentang Sentra Gakkumdu
Selasa, 21 November 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkonsultasikan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Perbawaslu memuat beberapa hal baru. Simak penjelasan Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, dalam …
Read More »Pemeriksaan Acara Cepat untuk Pelanggaran Administrasi Pemilu di Tahap Kampanye dan Rekapitulasi
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang Pelanggaran Administrasi dan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), termuat satu aturan mengenai kemungkinan pemeriksaan acara cepat untuk pelanggaran administrasi yang terjadi di tahap kampanye dan rekapitulasi. Pemeriksaan cepat tak perlu memaksimalkan waktu 14 …
Read More »DPR: Bawaslu Harus Tindak Tegas Pelanggaran ASN dalam Pemilu
Pimpinan Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, mengungkapkan kegeraman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu. Ia mengherankan suatu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Sragen, Jawa Tengah, yakni camat …
Read More »Laporan Temuan Diserahkan ke Lembaga Pengawas Tempat Terjadinya Peristiwa Pelanggaran
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo, menandaskan bahwa penanganan terhadap laporan temuan pelanggaran pemilu akan dilimpahkan kepada lembaga pengawas pemilu yang berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa pelanggaran. Hal ini dinormakan di dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebab banyak …
Read More »Pembentukan Timsel Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Dapat Diusulkan oleh Bawaslu Provinsi
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 terkait pembentukan tim seleksi (timsel) calon anggota Bawaslu kabupaten/kota. Berbeda dari UU sebelumnya yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu provinsi, kini kewenangan diserahkan kepada Bawaslu RI. Namun, di rancangan Peraturan …
Read More »Anggota Bawaslu di 185 Kabupaten/Kota Jadi Lima, Begini Proses Rekrutmennya
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan konsultasi ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian jajaran Bawaslu provinsi hingga Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Salah satu norma yang disetujui …
Read More »PKPU 15/2017: Pemilih Potensial Boleh Berikan Dukungan untuk Calon Perseorangan di Pilkada 2018
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) No.15/2017 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan …
Read More »