August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Partai Politik Nilai Sipol Masih Bermasalah

Beberapa partai politik menyampaikan aduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Pada umumnya, Sipol dinilai masih bermasalah dan tak cukup memudahkan partai. Sulitnya akses internet di beberapa wilayah Perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Reza, …

Read More »

PBB: Ada Beberapa Nama Kecamatan yang Tak ada di Sipol

Anggota Partai Bulan Bintang (PBB), Suharsono, menyatakan bahwa penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melampaui Undang-Undang No.7/2017. Pasalnya, Sipol dimaknai sebagai persyaratan pendaftaran dan hal tersebut tak terdapat di dalam UU. “Saya sepakat dengan Bawaslu. …

Read More »

Bawaslu: Kami Tidak Sedang dalam Posisi Menentang KPU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak aturan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.11/2017 yang menjadikan pengisian data di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat pendaftaran. Bawaslu menginginkan agar KPU memberikan jalan alternatif apabila partai politik tak dapat mengisi Sipol …

Read More »

Bawaslu Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran kepada Partai Politik

Senin (9/10), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengadakan sosialisasi pengawasan tahap pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. Sebanyak 22 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghadiri sosialisasi. “Tahap …

Read More »

Keterangan DPR Terkait JR Pasal 173 UU No.7/2017 di Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak terkait atas uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang menyatakan bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan sebagai …

Read More »

Bawaslu Jawa Barat: Dedi Mulyadi Belum Jadi Subjek Hukum Pemilu

Rabu (4/10), Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Bawaslu Jawa Barat (Jabar) untuk melakukan kajian terkait mahar politik yang diadukan oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Bawaslu RI bahkan merekomendasikan agar Dedi dipanggil guna …

Read More »

Hadar Nafis Gumay: Pasal 222 UU 7/2017 Memperkecil Ruang Perubahan

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, memberikan keterangan dalam sidang awal uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang diajukannya. Hadar menyatakan bahwa pasal tersebut memperkecil ruang perubahan yang dimungkinkan terjadi apabila semua partai …

Read More »

Bawaslu Siapkan Kajian Kasus Mahar Politik di Pilkada Jawa Barat

Tersebar berita di media bahwa salah satu bakal calon gubernur Pilkada Jawa Barat 2018, Dedi Mulyadi, dimintai mahar politik oleh salah seorang yang dekat dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) senilai 10 miliar rupiah. Ketua Harian DPP …

Read More »

Bawaslu RI: Sipol Tak Sesuai dengan Syarat Pendaftaran di UU dan Tak Bisa Diawasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengajukan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol yang menjadi syarat wajib bagi partai politik untuk mendaftar sebagai peserta pemilu, dinilai tak memiliki landasan hukum dan tak …

Read More »

KPU Minta Peserta Pemilu Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu Hanya ke Bawaslu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, menceritakan pengalaman rumit penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu di Pilkada 2015. Di suatu kabupaten di Sumatera Utara, pelaksanaan pemilu tertunda selama satu tahun karena kurangnya pemahaman peserta pemilu dan stake holder kepemiluan mengenai …

Read More »