Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tgk.H. Muharuddin, melakukan uji materi atas Pasal 557 dan 571 huruf (d) Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Aceh. Aturan pada dua pasal tersebut  dinilai bertentangan dengan UU Dasar (UUD) 1945 …

Pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017, Hadar Nafis Gumay, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memproses dan menyidangkan permohonan agar partai politik dan masyarakat dapat mempersiapkan diri. Sekalipun, tahap pencalonan dimulai pada 2018. “Perlu segera, walaupun kita melihat …

Empat partai baru, yakni Partai Idaman, Partai Indonesia Raya (Perindo), Partai Pengusaha dan Pekerja, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan uji materi terhadap Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) No.7/2017 terkait verifikasi partai politik peserta pemilu. Pasal …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bersama Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif dan perseorangan Hadar Nafis Gumay menyerahkan berkas perkara judicial riview (JR) atas Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 222 dinilai tak sejalan dengan asas …

Menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah telah melaksanakan dua program sosialisasi. Program tersebut yakni peluncuran aplikasi berbasis android Sistem Informasi Pemilihan Gubernur (SIGUB) Jateng, dan iklan layanan masyarakat bertema Pemilihan …

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan dimulai pada Oktober 2017. Namun, per 5 September, masih ada 16 dari 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada yang belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada di daerahnya. “Masih …

Di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017, asas kepentingan umum tak menjadi salah satu asas penyelenggaraan pemilu seperti di UU No.15/2011. Tak adanya asas ini dipertanyakan oleh beberapa netizen, salah satunya Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) DKI Jakarta, Luhut Parlinggoman …

Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan kebijakan baru terkait formulir C6, yakni menambahkan dua informasi penting yang sebelumnya tak disebutkan pada formulir C6 lama. Informasi pertama yakni, perintah agar pemilih membawa Kartu Tanda Penduduk …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta akses untuk mengawasi laporan dana kampanye peserta pemilu. Salah satunya yakni dengan memperoleh salinan laporan dana kampanye yang diberikan peserta pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Di Perbawalsu, kita sebutkan bisa gak kita dapet copyan …

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afiffudin, mengungkapkan permasalahan penindakan pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat. Katanya, kebanyakan masyarakat menyerahkan informasi atau laporan awal tak sesuai dengan standar yang berlaku. Syarat minimal tak terpenuhi sehingga laporan tak dapat diproses secara …