Lembaga survei bisnis dan politik Manilka melakukan survei terhadap masyarakat menengah ke atas untuk menguji persepsi publik terhadap RUU Pemilu. Hasilnya, RUU Pemilu tak menjadi perhatian masyarakat. RUU Pemilu berada di nomor urut empat, kalah populer dengan isu UU Organisasi …

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Profesor Satya Arinanto, berpendapat bahwa pemilu tak hanya soal mengutarakan pendapat dan menyatakan pilihan politik, tetapi juga konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tetap diperlukan. “Harus ada …

Pemerintah dan Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu diharapkan tak membuat kebijakan yang tak sesuai dengan konstitusi agar tak mendorong terjadinya gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi atau judicial review (JR) dapat mengganggu tahapan Pemilu Serentak 2019. Menurut …

Awal tahun 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No.14/2013 tentang pemilu serentak. Putusan tersebut hadir sebagai jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Effendi Ghazali terhadap tafsir Pasal 22 E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam Putusan, MK menyatakan bahwa pemilihan presiden …

“Demokrasi tanpa demos yang mestinya didefinisikan sebagai rakyat yang memahami cara kerja demokrasi dan memahami modus untuk apa ia berdemokrasi, yang ada hanyalah kratos oleh kelompok ekslusif yang menggunakan paham demokrasi sebagai dalil yang dinilai konstitusional.”   Ada tiga hal …

Setelah mendengarkan sikap masing-masing fraksi atas lima isu krusial, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyampaikan sikap akhir pada rapat kerja RUU Pemilu. Pemerintah bergeser pada dua isu dan tetap pada sikapnya sejak awal pada tiga isu. Untuk ambang …

Rapat kerja (Raker) Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Pemerintah telah selesai dilaksanakan. Masing-masing fraksi telah menyampaikan sikap resmi, namun tak dilakukan musyawarah mufakat pengambilan keputusan. Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, pada akhir rapat mengumumkan bahwa seluruh fraksi dan …

Selain Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), tiga fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) juga memilih Paket A lima isu krusial. F-PPP …

Pada rapat kerja (raker) Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu bersama Pemerintah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan pandangan akhir mini fraksi terkait paket lima isu krusial.F-PDIP memilih Paket A. “Fraksi PDIP memutuskan memilih Paket A. Ambang batas pencalonan presiden …

Pada draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 10 Juni 2017, ada 74 pasal yang memuat ketentuan hukum pidana. Bahkan, beberapa pengaturan sanksi pidana baru dikeluarkan. Beberapa pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana untuk penyelenggara pemilu dan peserta pemilu antara lain sebagai …