August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

DPD dan Koalisi Masyarakat Sipil Sepakati Pertemuan Rutin Bahas Kinerja DPD

Tiga belas anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menemui Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakkan Citra Parlemen di Senayan, Jakarta Selatan (3/4). Anggota menerima aspirasi Koalisi dan menyatakan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) atas judicial review (JR) Tata Tertib (Tatib) No.1/2017. …

Read More »

Pansus RUU Pemilu Mesti Belajar dari Komisi II DPR soal Transparansi

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu membuka rapat Panitia Kerja (Panja) untuk publik. RUU Pemilu berhubungan dengan kepentingan publik, dan pemilu merupakan pemilihan umum bukan pemilihan khusus atau pemilihan elit. Pemilu merupakan salah satu …

Read More »

Ditunding oleh Komisi II DPR RI, Valina Singka Subekti Angkat Bicara

Hasil kerja Tim seleksi (Timsel) calon penyelenggara pemilu periode 2017-2022 dipertanyakan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu alasannya, yakni hadirnya Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Valina Singka Subekti, dalam komposisi Timsel. DKPP, menurut Komisi II, merupakan …

Read More »

Ini Alasan Keterlambatan DPR RI Laksanakan Fit and Proper Test Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017 akan berakhir pada 12 April 2017. Namun, hingga akhir Maret 2017, Komisi II belum juga melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap …

Read More »

Timsel Calon Penyelenggara Pemilu 2017-2022, Proses Seleksi Dapat Dipertanggungjawabkan

Tujuh dari sebelas Tim seleksi (Timsel) calon penyelenggara pemilu periode 2017-2022 menghadiri panggilan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelang uji kelayakan dan kepatutan, guna mengklarifikasi dugaan yang tengah beredar di Komisi II. Wakil Ketua Timsel, Ramlan Surbakti, menegaskan …

Read More »

Ketidaklolosan Komisioner Bawaslu RI pada Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Dipertanyakan

Pada rapat dengar pendapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi II mempertanyakan alasan Ketua Bawaslu RI dan dua komisioner Bawaslu RI periode …

Read More »

Menolak Kuasa Parpol di DPD: Patah Hati Harapan Politik Alternatif

Parpolisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kian menguat. 3 April 2017, anggota DPD akan melaksanakan pemilihan pimpinan baru DPD. Sebelumnya, anggota DPD menyepakati perubahan masa jabatan pimpinan dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. Perubahan masa jabatan ini merupakan anomali dalam …

Read More »

Penyelenggara Pemilu Harapan Hadar Nafis Gumay

Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017 akan berakhir pada 12 April mendatang. Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay, berharap anggota KPU periode 2017-2022 terpilih dapat bersikap mandiri. Anggota KPU mesti mengambil keputusan berdasarkan azas-azas penyelenggara pemilu …

Read More »

Kepercayaan Publik Modal Awal Penyelenggara Pemilu  

  Ketidakpercayaan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kepada calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah diajukan oleh Panitia seleksi (Pansel) dikhawatirkan menimbulkan ketidakpercayaan publik lebih luas. Padahal, kepercayaan Pemerintah dan publik terhadap …

Read More »

Sebelum dan Sesudah Menjabat Penyelenggara Pemilu Tak Boleh Jadi Anggota Partai Politik

Merespon isu parpolisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menjelaskan bahwa Pansus tak akan menghapus aturan yang mewajibkan calon anggota KPU untuk berhenti dari keanggotaan dan …

Read More »