23 dari 44 perempuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2017 berlatarbelakang anggota DPR atau DPRD. Ini tanda partai politik cenderung berorientasi pada aspek elektabilitas calon. Diharapkan partai tak hanya mempertimbangkan elektabilitas tapi juga kualitas calon …

Politik afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dinilai stagnan. Tak ada perubahan signifikan dan masih memuat satu pasal inkonstitusional. Mengingat keterwakilan perempuan perempuan di DPR yang masih jauh sampai diangka minimal 30 persen, ketentuan afirmasi …

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu hanya memiliki waktu lima bulan. Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) diminta untuk segera tetapkan prioritas pembahasan agar RUU dapat diselesaikan tepat waktu dan menutup berbagai kekurangan. “Pansus harus segera menetapkan agenda pembahasan pasal-pasal krusial, sebab pasal …

Persyaratan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai perlu diubah. Syarat usia yang dinaikkan menjadi 45 tahun untuk anggota KPU dan Bawaslu pusat perlu diganti menjadi 40 tahun. Hal ini dilakukan agar anggota memiliki kapabilitas yang …

Posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai perlu diperjelas di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. DPD harus menegaskan wewenangnya dalam pemerintahan sebab DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang bertugas mengajukan RUU terkait otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah kepada Dewan …

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar negara meningkatkan jumlah bantuan dana kepada partai. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan karena sebagian besar kasus korupsi melibatkan pengurus, kader partai, dan pihak yang terkait dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kesimpulan sementara, korupsi di …

Empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah ditetapkan. Ketua Pansus yaitu Muhammad Lukman Edi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tiga wakil ketua, yakni Ahmad Riza Patria dari Fraksi Partai Gerindra, Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai …

Rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan lokasi yang dikhawatirkan tak bisa mengikuti pemungutan suara. Pasalnya, rumah sakit menengah dan kecil yang jumlah pasien tak melebihi lima ratus pemilih, tak bisa difasilitasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Selama saya mantau pemilu, …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten mengelola sosialisasi Pilkada 2017 dengan beberapa inovasi. KPU mengadakan Kursus Singkat Kepemiluan untuk menyasar lima segmen kelompok masyarakat, yakni umum, mahasiswa, profesional, organisator, dan pegiat pemilu.. “Para relawan memberikan output yang baik untuk KPU Banten. …

Pada perkembangannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengalami perubahan kewenangan dari masa ke masa. Sejak Undang-undang (UU) No. 22/2007 hingga Rancangan UU (RUU) Pemilu yang diajukan pemerintah saat ini, Bawaslu telah mengalami penguatan kewenangan secara bertahap. Dalam UU No.22/2007 dan UU …