Di rapat panitia khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan afirmasi perempuan agar ditingkatkan. Sebab, kebijakan afirmasi perempuan pada undang-undang sebelumnya belum bisa mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. “PPP menginisiasi keterwakilan perempuan di parlemen dengan kebijakan …

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengkritik pengaturan syarat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. DPD mengusulkan syarat minimal usia diubah dari 45 menjadi 40 tahun. “Teman-teman yang saat ini telah menjadi …

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Akhmad Muqowam, mengusulkan kepada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu untuk menambah jumlah anggota DPD tiap provinsi dari empat menjadi lima. Penambahan jumlah anggota dinilai Muqowam sebagai kebutuhan, sebab empat anggota tidak …

Dalam rapat internal panitia khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa RUU Pemilu yang telah dibuat Pemerintah bertujuan untuk menguatkan sistem kepartaian, selain sistem presidensil. Partai merupakan tiang dari politik pemerintahan yang memegang …

Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu akan dibahas berdasarkan sistem gugus atau cluster. Pembahasan akan dibagi ke dalam gugus-gugus berdasarkan isu-isu krusial yang akan disusun oleh masing-masing fraksi. Sistem ini dipilih untuk mempersingkat waktu pembahasan RUU Pemilu yang hanya empat bulan. “Masing-masing …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menetapkan akan memasukkan UU Partai Politik dan UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3 ke dalam RUU Pemilu. Hal ini …

Hasil seleksi administrasi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah diumumkan. 300 dari 325 pendaftar anggota KPU dan 217 dari 239 pendaftar anggota Bawaslu memenuhi syarat administrasi. Dikomparasikan dengan seleksi adminsitrasi KPU dan Bawaslu 2012, …

Di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, 23 dari 44 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan merupakan mantan anggota legislatif. Hal tersebut memunculkan kesimpulan sementara bahwa partai cenderung berorientasi pada aspek elektabilitas calon. Dengan kata lain, partai hanya memilih …

Pengaturan 30 persen perempuan di daftar calon belum efektif menciptakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggara Pemilu seharusnya mengubah bentuk afirmasi yang bisa lebih menjamin keterpilihan perempuan. “30 persen di daftar calon biasanya yang terpilih hanya sebesar 18 …

Peningkatan besaran subsidi dana partai oleh negara dinilai dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa partai memperbaiki sikap dan kebijakan terhadap partisipasi perempuan. Pemerintah dapat memainkan regulasi untuk mengurangi ketimpangan gender di pemerintahan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …