Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diperkuat. Bawaslu berwenang menentukan keikutsertaan partai sebagai peserta pemilu, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pemilu legislatif, dan calon presiden dan calon …

Momentum seleksi lima komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tengah berjalan diharapkan dapat memberikan jawaban atas kebutuhan kapasitas Bawaslu sebagai lembaga pemutus sengketa pemilu dan pengawas pemilu. Bawaslu yang hendak memperkuat posisi sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus memastikan semua komisioner …

Undang-undang (UU) Partai Politik dinilai perlu untuk dimasukkan ke dalam Rancangan UU (RUU) Pemilu. Partai adalah peserta utama dalam pemilu yang akan melahirkan pemerintahan baru. Oleh karena itu, RUU Pemilu diharapkan mampu meningkatkan kualitas partai demi peningkatan kepercayaan publik kepada …

Tidak semua pemilu merupakan pemilu demokratis. Pemilu memiliki prakondisi agar esensi pemilu terjamin dan hak politik warga negara tidak terbajak. “Ada pemilu yang tidak demokratis, seperti Korea Utara saat ini dan Indonesia pada masa Orde Baru. Pemilu diselenggarakan tetapi partisipasinya …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu kental akan semangat penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Muhammad mengapresiasi hal tersebut dan berharap wewenang yang diberikan memberikan kesempatan bagi penyelenggara pemilu untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik. …

Sistem proporsional terbuka terbatas diajukan Pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.  Sistem tersebut menuai kontra dari banyak pegiat pemilu dan demokrasi, sebab esensi sistem proporsional terbuka terbatas adalah sistem proporsional tertutup. Pemerintah menilai sistem ini merupakan pilihan terbaik untuk tujuan …

Menanggapi kritik yang beredar dari masyarakat mengenai mahalnya biaya demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan bahwa biaya tersebut tidak sebanding dengan kontrak sosial yang dapat dibangun oleh masyarakat kepada calon pemimpinnya secara langsung. Dalam pemilu, masyarakat diberikan kesempatan luas …

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, isu-isu mengenai kepemiluan mulai mencuat. Salah satunya, yakni, ketidakinginan masyarakat untuk memilih yang disebabkan oleh adanya pandangan bahwa politik itu kotor dan hilangnya kepercayaan kepada partai. Hal ini akan menjadi batu sandungan untuk …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyelenggarakan program Kursus Singkat Kepemiluan sejak 14 November lalu. Kursus yang diadakan selama tiga hari ini bertujuan untuk menciptakan kelompok dan jaringan masyarakat peduli pemilu dan demokrasi. “Kami berharap peserta mendapatkan pemahaman yang baik …

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengintegrasikan wewenang yang dimiliki demi penegakan hukum terhadap pelanggaran penyiaran pemilu. “Media adalah domain kandidat sepenuhnya. Saya berharap semua pihak dapat …