Di Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah kembali menyertakan syarat minimal representasi perempuan sebesar 30 persen di dewan pengurus pusat (DPP) bagi partai politik (parpol) yang ingin menjadi peserta pemilu legislatif. Apabila kurang dari 30 persen, parpol tak bisa …

Pada Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon presiden-wakil presiden adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, atau bukan …

Tiga bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Aceh dari jalur perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dukungan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Ketiganya tengah menunggu penetapan paslon yang akan diumumkan pada 25 Oktober 2016 bersamaan dengan pengumuman nomor …

Sistem pemilu yang dimuat dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diserahkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak sesuai harapan. Pasalnya, sistem proporsional terbuka terbatas yang digunakan lebih dekat pada substansi proporsional tertutup. Pemilih tetap mencoblos …

  Pilkada Serentak 2017 terdiri dari 101 daerah tapi isi media lebih banyak pemberitaan Pilkada DKI Jakarta. Meminjam istilah Ketua Dewan Pers Indonesia, Yosep Adi Prasetyo, media kita seperti tayangan pacuan kuda. Pemberitaan lebih banyak soal siapa kontestan unggul dibanding …

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 lalu diwarnai dengan penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal. Di Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara, pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Beberapa soal terjadi di daerah tersebut. Dari soal tudingan keberpihakan penyelenggara, antusiasme …

Pemahaman dan penyikapan terhadap disabilitas yang belum kondusif menjadi sebab pemilu Indonesia belum sepenuhnya aksesibel. Masalah ini bercampur dengan banyak ragam permasalahan dan kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Demokrasi sebagai dasar pemilu diselenggarakan membutuhkan prasyarat dan keberlanjutan negara yang tak diskriminatif. “Pemberitaan …