Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, meskipun belum ada kepastian dari Pemerintah, meninggalkan sejumlah masalah. Salah satunya, yang sering disebut oleh penyelenggara dan pegiat pemilu yakni terkait kekosongan masa jabatan kepala daerah. Mencari penjabat sementara di 270 daerah dinilai …
Read More »AMALIA SALABI
Mengapa Perpu Mesti Terbit?
Penundaan empat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 21 Maret, diikuti dengan kesepakatan antara penyelenggara pemilu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam rapat dengar pendapat …
Read More »KPU RI Imbau KPUD Sosialiasi Cegah Covid-19
Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.301 tertanggal 1 April 2020, seluruh satuan kerja (satker) KPU RI diimbau untuk mengoptimalkan media sosial guna menyosialisasikan cara melawan Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Diharapkan KPU RI, menjalankan gaya hidup sehat dapat membuat …
Read More »Penyelenggara Pemilu Didorong Efektifkan Bekerja dari Rumah
Sejak keluarnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.4/2020 yang salah satunya memerintahkan agar jajaran KPU bekerja dari rumah atau working from home, pekerjaan urusan pemilu dibawa ke rumah. Skema tersebut dipahami oleh masyarakat sipil mengingat wabah Coronavirus disease …
Read More »Ragam Usulan KPU dan Masyarakat Sipil Soal Isi Perpu
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) didesak untuk segera dikeluarkan. Sejumlah usulan telah disampaikan kepada publik melalui webdiskusi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sebagaimana disampaikan pada diskusi “Penundaan Pilkada dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu di Daerah” …
Read More »Penundaan Pilkada Dinilai Jawab Keresahan Penyelenggara Pemilu di Daerah
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh menilai tepat keputusan penundaan empat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yag diambil oleh KPU RI. Empat tahapan Pilkada yang ditunda yakni, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual dukungan …
Read More »KPU Kalbar: Honor PPK Hingga 22 Maret Tetap Dibayarkan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar), Ramdan menyampaikan pada diskusi daring bertema “Kebijakan Penundaan Pilkada 2020 di tengah Covid-19” (3/4) bahwa berdasarkan Surat Dinas No.285 terkait penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), …
Read More »KPU Kalbar: Tak Semua Kabupaten Telah Lantik PPS
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar), Ramdan mengatakan bahwa tak semua kabupaten yang berpilkada di 2020 di Kalimantan Barat telah melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS). Salah satunya Kabupaten Sintang. Kabupaten ini belum melantik satu pun PPS yang terpilih. …
Read More »Waktu Pilkada Lanjutan Bergantung pada Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah
Pada webdiskusi “Perpu Pilkada: Skema Penundaan Pilkada 2020” (2/4), Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz menyampaikan bahwa penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akibat Coronavirus disease 2019 (Covid-19) diakibatkan oleh dua prinsip yang saling berbenturan. Pemilu …
Read More »SPD: Mesti Menahan Diri untuk Perpu Penundaan Pilkada
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengatakan bahwa pihaknya tak setuju jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 memuat banyak aturan. Perpu penundaan Pilkada merupakan peraturan khusus mengatur Pilkada yang …
Read More »