Para pegiat pemilu menyoroti wacana kenaikan parliamentary threshold. Per 11 Februari 2020, usulan yang dilontarkan oleh partai politik berkisar antara 5 hingga 7,5 persen. Kenaikan parliamentary threshold dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya bagi demokrasi, sebuah gelagat menguatnya oligarki. Direktur Lingkar …

Sejak akhir tahun 2019, muncul wacana oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menaikkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen di dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepakat untuk mengusulkan …

Peneliti pada Atmajaya Institute of Public Policy, Yoes C. Kenawas memaparkan presentasi risetnya terkait demokrasi di tingkat lokal. Ada lima daerah yang menjadi fokus riset Yoes, yakni Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur. Kelima daerah dipilih …

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 Pasal 201 ayat (8) mengatur agar pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dengan aturan ini, maka Pemilu Serentak …

Pippa Norris and Andrea Abel van Es in the Elections Checkbook? Political Finance in Comparative Perspective (2017) defines political fund as all cash flows to and from political parties and candidates, including formal and informal revenue, both during and outside …

Pippa Norris dan Andrea Abel van Es dalam Checkbook Elections? Political Finance in Comparative Perspective (2017) mendefinisikan pendanaan politik sebagai semua aliran uang ke dan dari partai politik dan kandidat, termasuk sumber pendapatan formal dan informal, baik selama maupun diluar …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mempersiapkan teknologi rekapitulasi elektronik atau e-rekap untuk diterapkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Rencana ini menarik perhatian organisasi masyarakat sipil, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Election …

Rabu (29/1), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) atas perkara No.75/2019 tentang syarat sebagai pemilih yang diatur dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang (UU) No.8/2015. Pasal tersebut berbunyi “Pemilih adalah …

20 Desember 2019, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merangkap sebagai Ketua, Hardjono, dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Segera setelahnya, Hardjono mengundurkan diri dari DKPP. Sejak itu, tak ada ketua …

Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak melarang jika ada masyarakat yang mengkampanyekan pilihan alternatif atau kotak kosong di Pilkada calon tunggal Pilkada Serentak 2020. Menurut Ramlan, masyarakat berhak menciptakan politik alternatif …