Mahkamah Agung (MA) diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap kisruh proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019. Sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, MA ditunjuk sebagai lembaga hukum yang melerai ketidaksepahaman peserta pemilu atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilih Bersih menolak argumentasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menilai larangan mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK yang menyebutkan bahwa mantan narapidana korupsi boleh maju kembali …

Relawan Kotak Kosong di Pilkada Kota Prabumulih 2018 melaporkan ketua dan empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dua dalil yang diajukan oleh Relawan diterima oleh DKPP sehingga masing-masing teradu menerima sanksi peringatan. …

Debat mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) terus berlanjut. Beredar di media, bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Jika tak sepakat dengan norma di PKPU, Bawaslu dapat …

Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muhammad Fahruddin, diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Putusan No.160/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018. Fahruddin diadukan oleh Calon Bupati OKI Pilkada 2018 nomor urut 3, Azhari, pada 21 Juni …

Beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai larangan mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD) `dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mesti disudahi. Pihak ketiga, yakni Mahkamah …

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019  yang telah ditetapkan akan dimutakhirkan kembali selama sepuluh hari ke depan setelah adanya  temuan dari beberapa pihak, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun partai politik peserta pemilu, terkait data pemilih ganda yang tak dapat …

Tiga perorangan warga negara Indonesia (WNI) mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 326 Undang-Undang (UU) No.7/2017 atau UU Pemilu terhadap Pasal 22 E ayat (1) dan 28 D ayat (1) UU Dasar (UUD) 1945. Ketiganya menilai penting …

Delapan partai politik peserta pemilu mengusulkan artis sebagai calon anggota legislatif (caleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Delapan partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan sebelas calon anggota legislatif (caleg) yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tiga di antaranya merupakan caleg dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yakni Muhamad Taufik, caleg pada Pemilihan Anggota …