August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Tak Menyampaikan LHKPN, Pelantikan Paslon dan Calon Terpilih Akan Ditunda

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur agar calon anggota legislatif terpilih yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) lewat dari tujuh hari setelah pemberitahuan penetapan calon terpilih oleh KPU akan diganti oleh …

Read More »

Jika Surat Suara Terkirim ke Dapil yang Salah

Pada rapat konsultasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanyakan langkah KPU apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman surat suara. Menurut Bawaslu, KPU perlu memasukkan tindakan penyelesaiannya di dalam PKPU. …

Read More »

Demi Cegah Kecurangan, Dari Minta Honor KPPS Dinaikkan Hingga Pasang CCTV

Kecurangan yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya menjadi momok bagi calon anggota legislatif (caleg). Oleh karena tak ingin menjadi korban kecurangan, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta serangkaian langkah pencegahan untuk dilakukan pada hari pemungutan suara di Tempat …

Read More »

Aturan Saksi Partai di Rancangan PKPU Rekapitulasi Pemilu 2019

Sebagaimana tertuang di dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, rekapitulasi di tingkat kecamatan akan dilakukan secara paralel dalam empat kelompok rekapitulasi. Oleh sebab itu, KPU mengatur bahwa partai politik dapat menyediakan empat …

Read More »

Pasal 348 Jadi Perdebatan, Komisi 2 Minta Pindah Memilih Minimal Dapat 3 Surat Suara

Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang (UU) Pemilu mengatur hak pilih berdasarkan daerah pemilihan (dapil). Contoh pertama, apabila Mawar terdaftar sebagai pemilih di Kecamatan A Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian akan pindah memilih ke Provinsi Sumatera Utara, maka Mawar hanya akan …

Read More »

Kemendagri Akan Selesaikan Masalah E-KTP Paling Lambat Desember 2018

Permasalahan hak pilih menjadi perhatian Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum. Undang-Undang (UU) Pemilu memberi mandat agar hak pilih berbasis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) …

Read More »

Potensi Kecurangan pada Pemilihan Suara di LN

Pemilihan suara di luar negeri akan dilaksanakan dengan tiga metode, yakni Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan pengiriman pos. Pemungutan suara diselenggarakan lebih awal dari pemungutan suara di dalam negeri, namun waktu penghitungan suara dilakukan …

Read More »

Jika Surat Suara A Masuk ke Kotak Suara B, Begini Pengaturannya di RPKPU

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara mengatur bahwa apabila, sebagai contoh, surat suara Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota masuk ke dalam kotak suara Pemilihan Anggota DPR RI, maka surat suara tersebut dipisahkan …

Read More »

Jumlah Pemilih Per TPS Pemilu 2019 Jadi Debat di Komisi II DPR RI

Dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU mengatur bahwa jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 300 orang. Jumlah ini dapat berubah mengikuti kondisi geografis dan keadaan khas wilayah. Angka 300 didapatkan …

Read More »

Komisi II DPR RI Minta Hologram Melekat pada Form C1, Bukan Hologram Tempel

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Endro Suswantoro Yahman, meminta agar hologram pada formulir model C1 yang diisi oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan hologram melekat, bukan hologram tempel. …

Read More »