Sejak tanggal 4 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pengajuan daftar bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD). Namun per tanggal 8 Juli 2018, belum ada satu pun partai politik yang mengajukan daftar calon. …

Pemberian bantuan dana terhadap partai politik di Indonesia selama ini dinilai tak menggunakan paradigma yang jelas. Pasca reformasi, skema yang digunakan berubah-ubah dan proses penetapan besaran tak ditransparansi. Pada era Presiden Gus Dur misalnya, bantuan keuangan partai politik yang diberikan …

Meski telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) masih mendapatkan reaksi negatif dari partai politik. Terdengar kabar bahwa dalam rapat …

Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Bayu Dwi Anggoro, merupakan salah satu pakar hukum tata negara yang ikut merumuskan aturan agar mantan narapidana kasus korupsi tidak dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu di dalam …

Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan “bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.” Demikian bunyi pengaturan di Pasal 8 ayat …

Mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2018 di 171 daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah merekomendasikan 356 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Jumlah ini meningkat drastis dari hanya 29 kasus yang ditemukan dan direkomendasikan …

Lokataru Foundation meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menjaga muruah kedaulatan rakyat Makassar terkait proses rekapitulasi suara Pilkada Kota Makassar. Lokataru menilai, kemenangan kotak kosong atas pasangan calon (paslon) Munafri Arifuddin- Rachmatika Dewi merupakan wujud keinginan masyarakat Makassar …

Berdasarkan hasil pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) terhadap Pilkada Jawa Barat, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota/Bupati di 16 daerah, ditemukan kasus pembukaan kotak suara yang tak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No.10/2016. Kasus ini …

Nugroho Prasetyo, pendiri organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Rakyat mengajukan permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 terhadap Pasal 6A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pembacaan dalil-dalil permohonannya, Nugroho menekankan pada kerugian dirinya sebagai warga …

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, menilai ada upaya dari partai politik untuk mensolidkan koalisi di tingkat nasional ke tingkat lokal. Di Pilkada Serentak 2018, tiga partai, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan …