Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI), Eka Viora, mengatakan bahwa jumlah psikiater tak cukup untuk memeriksa kesehatan jiwa untuk kepentingan pemilu atau pilkada jika dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini, jumlah psikiater belum mencapai seribu …

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, telah mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Gondangdia, Jakarta Pusat pada Selasa (20/3), terkait pemanggilan Perindo atas kasus pelanggaran kampanye di stasiun televisi miliki Hary Tanoe. Bawaslu menjelaskan bahwa kampanye, …

Mewujudkan Pilkada berintegritas merupakan pekerjaan berat. Integritas Pilkada mesti tercermin di dalam tiga hal, yakni penyelenggara, proses, dan hasil. Jika salah satu didapati tak berintegritas maka Pilkada secara keseluruhan tak dapat dikatakan berintegritas. Apa saja tantangan integritas Pilkada 2018 dan …

Belakangan muncul wacana untuk mengembalikan mekanisme Pilkada langsung kepada proses pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alasannya, Pilkada tak menghasilkan kepala daerah berkualitas, menimbulkan konflik berkepanjangan, dan menjadi ajang jual beli Sumber Daya Alam (SDA) dan bagi-bagi proyek kepada …

Empat partai baru di Pemilu 2019, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), menilai rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019 tak adil terhadap partai politik baru. …

Pada uji publik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Kampanye Pemilu 2019, Ketua KPU RI, Arief Budiman, menjelaskan bahwa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), meski dilaksanakan pada saat yang sama, idealnya dijalankan secara terpisah. Hal ini ditujukan untuk …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Ayarie mengatakan, petahana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara untuk kampanye. Merujuk pada Pasal 281 Undang-Undang (UU) No.7/2017, petahana capres dan cawapres tak diperkenankan …

Perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan kebolehan memasukkan tokoh yang bukan pengurus partai di dalam bahan dan alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, di Pasal 32 ayat 4 rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Norma, …

Beberapa partai politik baru merasa ruang untuk melakukan sosialisasi di masa jeda kampanye terlalu sempit. Padahal, sebagai partai baru, pertemuan-pertemuan terbatas diperlukan untuk mensosialisasikan agenda kampanye partai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan memberikan perlakukan khusus terhadap partai-partai baru. “Kami sebagai …

Partai politik memprotes ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum di dalam draft Peraturan KPU (PKPU) tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu 2019. Partai politik menilai ukuran terlalu kecil dan meminta KPU mengkaji kembali. “Ini …