Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikeras agar bahan kampanye memuat identitas peserta pemilu, seperti logo partai atau simbol partai. Terteranya identitas peserta pemilu pada bahan kampanye akan menjadi penanda yang membedakan antara bahan kampanye dengan materi lainnya di Pasal 523 Undang-Undang …
Read More »AMALIA SALABI
PKPU Kampanye Pemilu 2019, Doorprize Dilarang Hadiah Diperbolehkan
Pada rapat konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan masukan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperjelas definisi hadiah dengan doorprize. Di PKPU, memberikan doorprize tak diperbolehkan, sementara memberikan hadiah dengan nilai maksimal …
Read More »Setelah Tawar-Menawar, Nilai Maksimal Konversi Bahan Kampanye di Pemilu 2019 60 Ribu Rupiah
Meningkat dari nilai maksimal konversi bahan kampanye pada Pemilu 2014 sebesar 50 ribu rupiah, maksimal nilai konversi untuk Pemilu 2019 menjadi 60 ribu rupiah. Angka ini disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi II Dewan …
Read More »DPR: PKPU dan PP Jangan Lucuti Tiga Posisi Besar Presiden dan Wakil Presiden
Aturan mengenai cuti kampanye bagi presiden dan wakil presiden mengundang debat kusir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Aturan di dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) menghendaki agar presiden dan wakil presiden memberikan surat …
Read More »Fraksi Partai Golkar Pertanyakan Kewajiban Cuti Kampanye Petahana Capres
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan kewajiban cuti kampanye bagi petahana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019. Menurut Golkar, tak …
Read More »Partai Politik Baru Boleh Kampanyekan Calon Presiden, Tapi…
Di dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019, partai politik yang tak memiliki kursi di parlemen memiliki hak yang sama untuk mengkampanyekan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Namun, logo partai politik tersebut tak …
Read More »Calon Anggota DPD Tak Dapat Berkampanye untuk Pileg dan Pilpres
Di dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019, termuat aturan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tak diperbolehkan berkampanye untuk kepentingan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Aturan ini berangkat dari pemahaman KPU bahwa …
Read More »KPU Setujui 5 Usulan DPR terkait Penataan Dapil
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan konsultasi sebanyak dua kali kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang daerah pemilihan (dapil) anggota DPR provinsi dan kabupaten/kota. Pada rapat konsultasi pertama (26/3), DPR mengusulkan 23 perubahan dapil. KPU …
Read More »Sengkarut Pilkada Mimika, Penyelenggara Pemilu Dinilai Bermasalah
Lolosnya empat pasangan calon (paslon) dari verifikasi administrasi jalur perseorangan di Pilkada Mimika dinilai tak logis. Pasalnya, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), baru 25 persen warga Mimika yang merekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Sedangkan, …
Read More »Jumlah DPS di 16 Provinsi, Jawa Barat Tertinggi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub), satu provinsi, yakni Papua, belum menetapkan DPS. Berikut jumlah DPS di 16 provinsi. Sumatera Utara (Sumut) 9.202.967. Sumatera Selatan (Sumsel) 5.700.862. Riau …
Read More »