Lingkar Madani (LIMA) Indonesia mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan verifikasi faktual kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu. LIMA berpandangan,verifikasi faktual berkenaan dengan keberadaan partai politik di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan di …

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa verifikasi faktual berlaku untuk semua calon partai politik peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi aktor penentu yang akan menyelamatkan nyawa Pemilu 2019. Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellasz, mengatakan bahwa …

Politisi Partai NasDem, Taufik Basari, mengemukakan pendapatnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, dengan tetap diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden, ada konsekuensi keuntungan yang dapat diperoleh untuk negara. Pertama, memperkuat sistem presidensial. …

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tetap memberlakukan ambang batas pencalonan presiden. Untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik harus memiliki 20 persen kursi parlemen atau 25 persen perolehan suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Posisi partai baru di dalam koalisi …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa putusannya pada kesimpulan bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah konstitusional. Perludem mengemukakan dua kesalahan, kalau tidak bisa dikatakan “keanehan” logika MK. Kesalahan tafsir frasa gabungan politik Pasal …

Putusan uji materi ambang batas pencalonan presiden dikritik oleh para pemohon. Pasalnya, argumentasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan bahwa keberadaan ambang batas sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bermasalah baik secara logika maupun hukum. Effendi Ghazali, pakar komunikasi …

Permohonan uji materi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No.7/2017 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyimpulkan bahwa pasal a quo telah sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal …

Putusan terhadap uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 telah dibacakan (11/1). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal tersebut tidak inkonsttusional. Namun, dari sembilan hakim MK, dua hakim melakukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Suhartoyo, mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, …

Melalui akun facebook miliknya, Kepala Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Hendrian Haswara Bayu, mengunggah foto banjir di kantor KPU Pamekasan. Dalam statusnya, Hendri menuliskan, “Menerima pendaftaran…” Fenomena banjir tersebut menarik rumahpemilu.org. …

Banyak pihak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017. Empat di antaranya yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Partai Indonesia Damai Aman (Idaman), dan Effendi Ghazali, pakar komunikasi …