Panitia khusus (Pansus) Fraksi Partai NasDem menyatakan kritik terhadap lima pengaturan di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pengaturan pertama kali yang disorot yakni, sistem pemilu legislatif. Fraksi Partai NasDem mengusulkan sistem proporsional terbuka murni sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). NasDem …
Read More »Maharddhika
Anak Muda Tak Tertarik Politik Karena Tak Percaya Partai dan DPR
Citra buruk partai dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai memengaruhi ketertarikan anak muda terhadap politik. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik paling rendah jika dibanding dengan tingkat kepercayaan pada lembaga lain. “Tingkat ketertarikan anak muda terhadap partai politik cukup rendah, …
Read More »Partai yang Tak Demokratis Menyulitkan Anak Muda Berkarier di Politik
Partai politik yang tak kunjung membenahi demokrasi internal dinilai menyulitkan anak muda untuk masuk partai dan berkiprah di dunia politik. Kultur patron-klien yang masih jadi faktor dominan dalam berkarier di partai tak ramah bagi anak muda. “Di internal partai politik, …
Read More »Pemilih Pemula Lebih Optimis pada Perjalanan Demokrasi
Pemilih pemula lebih optimis tergadap perjalanan demokrasi jika dibandingkan dengan pemilih dengan umur lainnya. Demokrasi masih dianggap sebagai sistem politik terbaik dibandingkan sistem politik lainnya. “Yang paling optimis itu adalah pemilih pemula. Responden yang saat survei dilakukan umurnya di bawah …
Read More »Golkar Dukung Alokasi Kursi 3-6 per Dapil
Partai Golkar mewacanakan perubahan besaran daerah pemilihan (dapil) pemilu DPR menjadi 3 sampai 6 kursi. Penyederhanaan sistem kepartaian jadi alasan Partai Golkar mengajukan besaran dapil 3-6 ini. “Menurut saya, district magnitude ini harus dibuat 3-6. Kalau besar itu mempertahankan multipartai …
Read More »Veri Junaidi: Pansus RUU Pemilu Perlu Perbaiki 22 Pasal Inkonstitusional
Dalam menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, pemerintah terkesan buru-buru. Beberapa pasal masih mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menemukan 22 pasal yang inkonstitusional dan berpotensi diuji materi kembali ke MK. Pasal-pasal inkonstitusional itu ditemukan setelah KoDe …
Read More »Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Dipermanenkan, Beban Negara Bertambah
Posisi pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang semula ad hoc direncanakan akan diubah menjadi permanen. Ketentuan yang tercantum di Pasal 454 Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu ini dinilai hanya akan menambah beban negara. “Bagaimana menggaji 530 pengawas pemilu di seluruh kabupaten/kota? …
Read More »KPU Usul Partai Wajib Sampaikan Laporan Keuangan Sebelum Pemilu
Rekomendasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meningkatkan bantuan dana partai ditanggapi positif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mengusulkan agar peningkatan bantuan dana partai disertai dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan partai satu …
Read More »Empat Pimpinan Pansus RUU Pemilu Ditentukan Malam Ini
Malam ini (21/11), empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu akan ditentukan. Tujuh nama yang masuk ke dalam bursa pimpinan Pansus yakni, Trimedya Panjaitan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rambe Kamarul Zaman dari fraksi Partai Golongan …
Read More »Julia Ikasarana: Timsel Harus Komitmen Penuhi 30% Perempuan di Penyelenggara Pemilu
Jumlah perempuan pendaftar calon penyelenggara pemilu masih saja timpang. Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017–2022 hanya diikuti oleh 28,01 persen perempuan pendaftar. Angka ini melanjutkan tren timpangnya jumlah perempuan pendaftar calon penyelenggara …
Read More »