Publik perlu mengawal kerja Tim Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu agar dapat memilih penyelenggara pemilu periode 2022-2027 yang kompeten, independen, profesional, serta berintegritas. Seluruh anggota tim seleksi perlu menandatangani pakta integritas untuk mengurangi potensi konflik kepentingan. …

Ada sekitar 272 daerah yang akan diisi oleh penjabat. Menempatkan TNI/Polri sebagai penjabat akan makin menjauhkan profesionalisme militer yang fokus pada pertahanan negara. Imbas Penyerentakkan Pilkada di Tahun 2024 Undang-undang 10/2016, khususnya Pasal 201, menjadwalkan penyerentakan Pilkada di seluruh daerah …

Presiden Joko Widodo menetapkan 11 nama untuk masuk tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027. Tim berjanji bekerja independen dan menuntaskan seleksi sebelum masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu saat ini berakhir. Meski demikian, keanggotaan …

Beban berlipat mesti dihadapi untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Kehadiran perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu dinilai penting. Sebab, lembaga penyelenggara pemilu adalah jantung pembuatan keputusan politik yang mengatur seleksi kepemimpinan negara. Kehadiran perempuan strategis untuk memastikan proses …

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden atau Keppres Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Karena itu, diharapkan Presiden segera mengumumkan nama-nama anggota tim seleksi karena tidak ada urgensi mengulur waktu pengumuman. Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat dihubungi, …

Komisi II DPR RI memberikan lima masukan jika  Pemilu digelar 15 Mei 2024 sesuai usulan pemerintah. Selain pengurangan masa penyelesaian sengketa pemilu dan kampanye, data kependudukan juga mesti diperbaiki. Jika syarat itu dilaksanakan, jadwal pemilihan kepala daerah tak perlu diundur …

Dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemerintah dan DPR telah bersepakat bahwa tidak akan ada pilkada pada 2022 dan 2023. Penyatuan pilkada serentak dilakukan pada November 2024, sebagaimana disebut pada Pasal 201 UU No 10 …

Pemilihan tim seleksi penyelenggara pemilu diharapkan terbuka pada sebanyak mungkin masukan dari masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan tim seleksi memiliki rekam jejak sekaligus kapasitas dan integritas yang baik karena akan berpengaruh pada kualitas penyelenggara pemilu yang dipilih. Sesuai Pasal …

Pemerintah berpandangan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat final dan mengikat kepada Presiden, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilu adalah konstitusional. Aturan itu juga dinilai tidak menjadikan DKPP sebagai lembaga superior atas penyelenggara pemilu lainnya. Hal itu disampaikan …

Presiden Joko Widodo segera mengumumkan nama-nama anggota tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027. Mereka ditargetkan mulai bekerja akhir Oktober ini untuk melakukan tahapan pendaftaran penyelenggara pemilu. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian …