Sebanyak tujuh daerah dari 15 daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang masih kekurangan anggaran. Komisi Pemilihan Umum daerah terus melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengajukan usulan anggaran yang bisa segera dicairkan. …

Dunia dan Indonesia sedang mengalami perubahan generasi, dari generasi tradisionalis ke generasi Alpha (iGeneration). Dari sisi struktur sosial, kedudukan generasi tua (tradisionalis dan baby boomers, lahir 1940-an hingga 1970-an) relatif telah tergantikan posisinya oleh generasi Y (1981-1994) dan generasi Z (1995-2010). …

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu perlu segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020. Selain melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sesuai putusan MK, ada sejumlah ketentuan teknis yang perlu direvisi seusai …

Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Boven Digoel, Papua, Yusak Yaluwo-Yakob Waremba. Tak hanya itu, pemungutan suara ulang harus dilakukan dalam jangka waktu 90 hari sejak putusan dibacakan tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 4 tersebut. Melalui …

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang. Atas putusan tersebut, KPU kini tengah membahas secara komprehensif terkait kesiapan berbagai aspek, termasuk kesiapan anggaran. Anggota KPU, I …

Persoalan daftar pemilih yang kerap dijumpai di pemilu ataupun pemilihan kepala daerah dinilai berakar pada data kependudukan yang belum tercatat dengan baik. Karena itu, penyusunan daftar pemilih tak bisa lagi hanya bertumpu pada data kependudukan dan dilakukan secara periodik atau …

Mahkamah Konstitusi, Kamis (18/2/2021) memutus 10 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari pemohon sengketa cenderung lemah dalam aspek pembuktian, sehingga permohonannya ditolak. Hal ini dianggap akibat pasangan calon baru menyiapkan saksi dan bukti setelah kalah …

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 menjadi sebuah keniscayaan. Teknologi informasi mampu mempermudah dan meringankan beban penyelenggara dalam melaksanakan pemilu yang kompleks. Namun, pemanfaatannya perlu mendapatkan payung hukum yang kuat agar tidak melanggar …

Tim kerja bersama yang beranggotakan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu direncanakan mulai bertugas pekan depan. Tim bekerja selama satu bulan untuk membahas lebih detail penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional …

Komisi Pemilihan Umum mengusulkan tahap pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan pada Februari atau Maret. Dengan kata lain, dua bulan lebih awal dibandingkan periode sebelumnya yang berlangsung April. Untuk mengantisipasi kompleksitas penyelenggaraan, tahapan pemilihan dimulai lebih dari 20 bulan. Namun, …