Persoalan daftar pemilih yang kerap dijumpai di pemilu ataupun pemilihan kepala daerah dinilai berakar pada data kependudukan yang belum tercatat dengan baik. Karena itu, penyusunan daftar pemilih tak bisa lagi hanya bertumpu pada data kependudukan dan dilakukan secara periodik atau …

Mahkamah Konstitusi, Kamis (18/2/2021) memutus 10 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari pemohon sengketa cenderung lemah dalam aspek pembuktian, sehingga permohonannya ditolak. Hal ini dianggap akibat pasangan calon baru menyiapkan saksi dan bukti setelah kalah …

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 menjadi sebuah keniscayaan. Teknologi informasi mampu mempermudah dan meringankan beban penyelenggara dalam melaksanakan pemilu yang kompleks. Namun, pemanfaatannya perlu mendapatkan payung hukum yang kuat agar tidak melanggar …

Tim kerja bersama yang beranggotakan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu direncanakan mulai bertugas pekan depan. Tim bekerja selama satu bulan untuk membahas lebih detail penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional …

Komisi Pemilihan Umum mengusulkan tahap pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan pada Februari atau Maret. Dengan kata lain, dua bulan lebih awal dibandingkan periode sebelumnya yang berlangsung April. Untuk mengantisipasi kompleksitas penyelenggaraan, tahapan pemilihan dimulai lebih dari 20 bulan. Namun, …

Pemilihan kepala daerah serentak secara nasional dipastikan akan digelar pada 2024 menyusul batalnya revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satu implikasinya, separuh daerah di Indonesia atau sekitar 270 daerah, akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah pada 2022 dan 2023. Ini karena kepala/wakil …

Malam, 28 Mei 1997, menjadi momen mencekam bagi sebagian mahasiswa dan aktivis demokrasi di Indonesia. Malam menjelang Pemilu 1997 itu dipenuhi kasak-kusuk, dan kelompok intelijen menajamkan inderanya. Benar saja, mahasiswa harus bergerak terus agar tidak diikuti dan digerebek. Mereka terutama …

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan pendahuluan dan persidangan lanjutan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2020. Berdasarkan rekapitulasi panggilan persidangan MK, ada 134 permohonan dengan rincian 100 permohonan yang diputus dismissal(tidak diterima) dan 32 permohonan masuk ke …

Badan Legislasi DPR serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali menggelar rapat kerja Prolegnas Prioritas 2021, Selasa (9/3/2021) di Jakarta, untuk mencabut RUU Pemilu dari daftar prolegnas prioritas tahunan. RUU itu digantikan dengan revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 …

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyepakati penarikan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum dari daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021. RUU Pemilu …