Usulan agar aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota legislatif tak harus mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dinilai sebagai sebuah kemunduran yang nyata. Wacana ini dilontarkan Kementerian Dalam Negeri terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Pendiri Network for Democracy and …

Waktu yang terbatas pada saat merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pemilihan Kepala Daerah  yang di antaranya berisikan harapan publik untuk menyertakan pula aturan larangan bagi mantan narapidan koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dinilai riskan atau sulit. Hal …

Penggantian sejumlah calon anggota legislatif oleh sebagian partai politik menjelang penetapan anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu 2019 dinilai mengkhianati sistem pemilu proporsional terbuka. Partai politik dianggap tidak siap dan bahkan cenderung menjadi sumber persoalan serius dalam  proses konsolidasi demokrasi …

Aturan teknis bisa didesain mengetatkan pencalonan eks narapidana di pilkada. KPU perlu mendetailkan tata cara pengumuman status eks napi yang maju di pilkada. Selain menanti putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan pengaturan jeda pencalonan 10 tahun bagi eks narapidana, pengetatan syarat …

Penambahan anggota koalisi pemerintah yang akan terjadi dalam pemerintahan mendatang berpotensi membawa Indonesia masuk dalam konsep negara integralistik atau kekeluargaan. Jika benar ini yang terjadi, ancaman Indonesia menjadi negara otoriter akan menguat. Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertema ”Mencermati …

Dalam kekaburan pengertian tentang buzzer, kita dihadapkan pada kesimpulan yang begitu lugas: buzzer telah menghancurkan demokrasi. Buzzer telah merusak demokrasi! Kesimpulan ini sering muncul belakangan seiring kontroversi penggunaan hoaks sebagai sarana propaganda dan penggiringan opini masyarakat terkait dengan isu politik tertentu. Enak didengar, tetapi tidak …

Politik uang diperkirakan masih marak selama gelaran Pilkada 2020 di 270 daerah. Mengantisipasi hal itu, Bawaslu menyiapkan sejumlah langkah. Bawaslu pun diingatkan akan modus politik uang yang terus berubah. Politik uang seolah sudah menjadi budaya dalam setiap gelaran pemilu. Meski …

Sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil pemilu presiden pada 27 Juni 2019 hingga tanggal pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2019, terdapat 115 hari merisaukan. Inilah hari-hari panjang yang membuka lebar ruang manuver politik pihak-pihak yang berkepentingan dengan kekuasaan presiden. …

Konstitusionalitas aturan keserentakan pemilu, sebagaimana telah diselenggarakan dalam Pemilu 2019, kini dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mengajukan uji materi atas ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu serentak. …