JAKARTA, KOMPAS –  Kesadaran masyarakat di pilkada esok hari untuk memilih kandidat yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat amat dibutuhkan. Jika yang terpilih kandidat yang tidak mampu mewujudkan hal itu, yang dikorbankan tak hanya kesejahteraan daerah tersebut, tetapi juga …

Hingga Minggu (3/6/2018) atau 24 hari sebelum pilkada serentak 27 Juni 2018 ditemukan puluhan ribu surat suara pemilihan gubernur Jawa Timur rusak. SURABAYA, KOMPAS – KPU Jawa Timur menemukan sekitar 65.000 surat suara pemilihan gubernur Jatim rusak dan perlu secepatnya …

JAKARTA, KOMPAS- Setelah mengundangkan peraturan yang melarang eks narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif, Komisi Pemilihan Umum juga harus menyiapkan argumentasi untuk menghadapi uji materi yang bisa muncul terhadap peraturan KPU itu. Para pemohon juga perlu mengajukan uji materi dalam …

JAKARTA, KOMPAS – Semua pemangku kepentingan dalam proses pemilihan umum diharapkan bisa mendorong peningkatan representasi perempuan dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Pasalnya, keseimbangan representasi perempuan dalam posisi politik akan memberi dampak positif terhadap pembangunan. “Jumlah perempuan hampir sama dengan laki-laki. Andai …

Sepekan terakhir, syarat pencalonan anggota legislatif di Pemilu 2019 menjadi salah satu isu yang mencuri perhatian. Pasal 7 Ayat 1 huruf J draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif menyatakan calon anggota legislatif ”bukan mantan terpidana bandar …

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat sipil mendorong Komisi Pemilihan Umum segera bersikap terkait rencana mereka melarang mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2019. Kemandirian sikap KPU dilindungi oleh konstitusi. Sikap partai politik, termasuk …

JAKARTA, KOMPAS – Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang memuat ketentuan yang melarang pencalonan mantan narapidana kasus korupsi rencananya akan diundangkan oleh KPU pekan depan. Agar pelarangan tersebut bisa terealisasi, maka diperlukan komitmen serta dukungan semua pemangku …

JAKARTA, KOMPAS – Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum memutuskan tetap memasukkan pelarangan bagi mantan narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 dalam draf peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Sikap KPU tersebut didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. …

Politik kekinian di Indonesia dapat diilustrasikan menjadi tiga ungkapan, yakni berbiaya tinggi, berisiko tinggi, tetapi—bagi yang menang—akan mendatangkan keuntungan besar. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (Christian Wullf: 2011), Indonesia secara bersamaan juga menghadapi persoalan besar, yakni korupsi. …

JAKARTA, KOMPAS – Inisiatif Komisi Pemilihan Umum melarang bekas narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 menghadapi penolakan. Komisi II DPR, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri menyatakan tidak setuju karena hal itu bertentangan dengan Undang-Undang …