USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Hal-hal yang Mesti Disiapkan Pasca-Kesepakatan Perpu Penundaan Pilkada

Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui siaran pers 31 Maret menilai kesepakatan ini sebagai langkah tepat …

Read More »

Pembiayaan APBN Perlu Dipertimbangkan dalam Perppu Penundaan Pilkada

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penundaan pilkada membutuhkan daftar masalah yang menjadi acuan penyusunan pasal/ayat, di antaranya masalah pembiayaan pilkada. Kepastian anggaran salah satu masalah utama dalam penundaan dan keberlanjutan pilkada serentak. Penundaan Pilkada 2020 di 270 daerah karena wabah …

Read More »

Butuh Perppu Agar Penundaan Pilkada Tak Melanggar Undang-undang

Presiden Joko Widodo harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk menunda Pilkada 2020 karena pandemik Coronavirus desaise (Covid-19). Tanpa Perppu ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bisa menunda penyelenggaraan transisi pemerintahan di 270 daerah. UU Pilkada mengunci pungut hitung Pilkada …

Read More »

Menunda Pembentukan PPS Berarti Menunda Pungut Hitung Pilkada

Merespon wabah Coronavirus desaise (Covid-19), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Keputusan dan Surat Edaran penundaan beberapa tahapan Pilkada, di antaranya tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Penundaan Pembentukan PPS pada Maret 2020 tidak sesuai dengan waktu pungut hitung Pilkada …

Read More »

Perludem: Penundaan Tahapan Pilkada 2020 oleh KPU, Tepat

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, penundaan tahapan Pilkada 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan langkah yang tepat. KPU mengambil langkah ini sebagai respon atas semakin membesarnya angka korban positif Covid-19 di sejumlah wilayah di Indonesia. Termasuk pula …

Read More »

Didik Supriyanto Jadi Anggota DKPP Gantikan Harjono

Mantan Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berdasar Surat Keputusan Presiden No. 30/P Tahun 2020 yang ditetapkan pada 12 Maret 2020, Didik menjadi anggota DKPP melalui pergantian antarwaktu (PAW) sisa masa …

Read More »

Evi Novida Ginting akan Digantikan Yessy Momongan

Anggota KPU tingkat pusat, Evi Novida Ginting Manik yang diberhentikan tetap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 18 Maret 2020 kemungkinan besar akan digantikan Yessy Momongan. Berdasarkan Pasal 37 ayat (4) UU 7/2017, Penggantian antar waktu anggota KPU yang berhenti …

Read More »

DKPP Putuskan “Pemberhentian Tetap” Satu Anggota KPU dan “Peringatan Keras Terakhir” untuk Enam Lainnya

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan putusan pada 18 Maret 2020 di Jakarta yang memberhentikan tetap satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat pusat, Evi Novida Ginting. Sedangkan, enam anggota lainnya mendapat sanksi “Peringatan Keras Terakhir”. Oleh DKPP, pemberhentian tetap …

Read More »

Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Diberhentikan Tetap DKPP

Satu dari tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (tingkat pusat) diberhentikan tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Sidang Pembacaan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan pada 18 Maret 2020 (13.30) di Jakarta. Satu-satunya nama anggota …

Read More »

Jika Presiden Hasil Pemilu Langsung Positif Corona

Presiden Joko Widodo sudah melakukan tes infeksi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) pada 15 Maret 2020. Tentu saja kita doakan semoga Presiden yang dipilih melalui Pemilu 2014 dan 2019 ini tetap sehat dan tetap bisa digantikan melalui Pemilu 2024. Tapi, bagaimana …

Read More »