Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sejak Indonesia lepas dari pemerintahan otoriter. Jika pada pemilu sebelumnya, buruknya pemilu ditujukan pada peserta pemilunya, baik partai politik maupun calon, pemilu keenam pasca-Reformasi ini punya aktor yang bertambah buruk. Pertama, penyelenggara pemilu, khususnya Komisi …

Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Penilaian ini tidak menyertakan pemilu Orde Baru karena pada era pemerintahan otoriter ini yang diselenggarakan adalah pura-pura pemilu. Pemilu 2024 terburuk jika dibandingkan dengan pemilu lain pasca-Reformasi dan pemilu pertama Indonesia …

“Pemilu itu simple. Serahkan saja kepada rakyat!” Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam deklarasi Projo mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Pemilu 2024. Jokowi benar bahwa demokrasi harus diserahkan kepada rakyat pemilik kedaulatan. Dari, oleh, dan untuk rakyat. …

Apa yang luput diperbaiki dalam pemilu dan demokrasi Indonesia? Salah satunya, partai politik. Kita tak puas penuh dengan undang-undang kelembagaan demokrasi lain tapi untuk undang-undang partai politik, tak ada perbaikan prinsipil sama sekali. Reformasi menghasilkan kelembagaan negara lebih demokratis tapi …

“Carpe diem!” Pada 2023 KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Jumlahnya 204.807.222 pemilih. Jumlah ini masih menempatkan Indonesia sebagai negara penyelenggara pemilu terbesar dalam satu hari pemungutan suara. Pemuda jadi pemilih mayoritas. Ada 113.622.550 pemilih berusia 17-40 tahun …

“Carpe diem!” In 2023, the General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum or KPU) finalized the Permanent Voter List (Daftar Pemilih Tetap or DPT) for the 2024 Elections. The total number of voters is 204,807,222. This figure still positions Indonesia as …

2023 menjadi tahun yang menggambarkan memburuknya netralitas pejabat negara dalam konteks pemilu. Istilah “cawe-cawe” dari Presiden Joko Widodo seharusnya berarti pertanggungjawaban penyelenggara negara untuk menjamin pemilu berlangsung bebas dan adil. Yang terjadi malah, presiden mengintervensi kemandirian berbagai lembaga negara. Melalui …

2023 will be a year that illustrates the worsening neutrality of state officials in the context of elections. President Joko Widodo’s term “cawe-cawe” should mean the responsibility of state administrators to ensure that elections are free and fair. What happened …