Berita

Pasal 480 Undang-Undang (UU) No.7/2017 menyebutkan bahwa penyidik Kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Dapat diprosesnya suatu perkara oleh Kepolisian meski tanpa …

Di Undang-Undang (UU) No.7/2017 tercantum aturan baru bahwa lembaga paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke Kepolisian adalah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Aturan ini diapresiasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebab telah mencantumkan wewenang dan …

Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, memberikan catatan terkait seleksi penyelenggara pemilu. Perempuan yang akrab disapa Dani ini menilai bahwa seleksi baik di tingkat nasional maupun lokal sangat kompleks. Seleksi tak hanya mengutamakan kapasitas dan pengalaman kepemiluan, …

Berbeda dari sebelumnya, kini, berdasarkan draft Pedoman Peracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat ditangani oleh empat pihak, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tim Pemeriksa Daerah …

Terdapat pengaturan baru mengenai sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di dalam draft Peraturan DKPP yang dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada Senin, 18 September 2017. Untuk sanksi teguran tertulis, DKPP membuat dua varian, …

Pada rapat dengar pendapat  (RDP) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, disepakati bahwa penyelenggara pemilu tak diperbolehkan menerima honorarium sebagai pembicara pada kegiatan yang diadakan oleh peserta pemilu dan tim kampanye. Penyelenggara pemilu telah …

Prinsip efisiensi penyelenggaraan pemilu di dalam draft Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipertanyakan. Wewenang untuk mengurusi masalah efisiensi penyelenggaraan pemilu dinilai bukan milik DKPP, melainkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “DKPP ini ada pada penegakan etika di dalam kinerja KPU …

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati, menyebutkan bahwa DKPP  menambahkan dua prinsip di dalam draft Peraturan DKPP, yakni prinsip kepentingan umum dan prinsip aksesibilitas. Kepentingan umum perlu untuk menjamin agar setiap penyelenggara pemilu mengedepankan kepentingan umum di atas …

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, angkat bicara soal alasan keterlambatan pembahasan draft Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia mengatakan bahwa Komisi II baru menerima surat …

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, menyatakan bahwa tak ada perubahan substansial di dalam draft Peraturan DKPP dengan Peraturan DKPP sebelumnya. Hal-hal yang ditetapkan sebagai pelanggaran di Peraturan DKPP tetap menjadi ketentuan. “Perubahan secara substansial tidak ada, karena kode …