Berita

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, I Wayan Dirjana, telah menjatuhkan vonis 24 bulan penjara dan denda 24 ju rupiah kepada terdakwa Suparman (3/8). Suparman terbukti bersalah melanggar Pasal 178 A Undang-Undang No. 10/2016, yakni mengaku sebagai orang lain …

Pasal 10 draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 24 Juli 2017 mengatur bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota adalah tiga atau lima orang. Penatapan jumlah didasarkan atas jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Di Lampiran …

Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memiliki data terpilah penyelenggara pemilu hingga tingkat paling bawah yang dirinci menurut jenis kelamin. Padahal, data tersebut dibutuhkan untuk setidaknya dua hal: pelacakan perempuan potensial dan …

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardhani, mendorong gerakan perempuan untuk menyiapkan generasi baru perempuan yang memahami teknis kepemiluan. Pasalnya, saat ini, tak banyak universitas yang memiliki bidang studi pemilu. “Expert soal kepemiluan teknis itu baru sedikit. Jadi, …

Pasal 567 Undang-Undang (UU) Pemilu menyebutkan bahwa penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak tanggal pengundangan UU Pemilu. Di Pasal 568 …

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting, mengatakan bahwa KPU akan membuka rekrutmen anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota pada Mei 2018. Perempuan diharapkan ikut mendaftar, sebab kehadiran perempuan dalam penyelenggaraan pemilu bukan sekadar untuk memenuhi kuota affirmative action, tetapi …

Tindakan afirmasi untuk perempuan mulai dipikirkan dan diimplementasikan pada rentang waktu 2007 hingga pemilu 2009. Tindakan afirmasi kala itu lebih ditekankan pada pengisian posisi di internal partai dan calon anggota legislatif. Banyak perempuan diproyeksikan menjadi anggota partai atau calon anggota …

Ketentuan masa jabatan keanggotaan penyelenggara pemilu maksimal dua kali jadi tantangan bagi pemenuhan keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Banyak perempuan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tak bisa mencalonkan kembali di tingkatan yang sama. “Banyak perempuan yang sudah …

Dalam ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu Pasal 564, disebutkan bahwa proses seleksi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota yang tengah berjalan sebelum UU Pemilu diundangkan, dapat tetap dilaksanakan sesuai ketentuan UU No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 565 kemudian mengatakan bahwa …

Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) mengevaluasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Berdasarkan pantauan KIPP, sosialisasi KPU hanya menyentuh masyarakat kelas menengah di pusat-pusat kota. Tak ada sosialisasi tatap muka langsung ke …