Berita

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Muhammad Jufri, memberikan koreksi terhadap laporan evaluasi penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Ia mengatakan bahwa Bawaslu menerima banyak protes dari tim pasangan calon (paslon) yang …

Pada acara “Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta”  (26/7), Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan bahwa telah terjadi perubahan metode dan strategi kampanye di Pilkada Serentak 2017. Pasangan calon (paslon) yang semula menitikberatkan kampanye …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Sigit Pamungkas,  mengusulkan program pendidikan pemilu berkelanjutan khusus bagi pelajar  Sekolah Menengah Atas (SMA).  Tujuannya, menyiapkan sumber daya penyelenggara pemilu di setiap daerah, sekaligus sosialisasi oleh KPU. “Jadi, KPU nanti gak perlu …

Berdasarkan laporan evaluasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, metode kampanye yang paling banyak dilakukan adalah blusukan, yakni pertemuan tatap muka ke pemukiman warga, dan pendekatan atau PDKT di media sosial. Metode kampanye …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat (25/7). Dalam rilis laporan evaluasi yang diterima Rumah Pemilu, KPU DKI Jakarta tercatat memberikan enam sanksi administratifi kepada pasangan …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan tampil lebih powerful pada Pemilu Serentak 2019. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Pemilu memberikan banyak tugas dan wewenang baru bagi Bawaslu dalam rangka mewujudkan penyelenggaran pemilu yang lebih adil, bersih, dan demokratis. Di Pasal 93, selain bertugas …

Berbeda dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tiga kegiatan kampanye di Pilpres 2019 dapat dibiayai oleh negara. Sebelumnya, pada Undang-Undang (UU) No.42/2008 Pasal 39, hanya debat publik yang dapat dibiayai oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Kini, di UU Pemilu …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) memperburuk citra Indonesia sebagai negara presidensial. Bahkan, adanya Perppu mengkonfirmasi kebenaran Global Democracy Index yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi dan indeks kebebasan di negara-negara yang menganut sistem presidensial buruk. Sistem presidensial disalahpahami …

Keterlambatan pengesahan Undang-Undang (UU) Pemilu menyebabkan hanya tersisa waktu satu minggu untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) guna penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Padahal, UU Pemilu belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan belum dimasukkan ke dalam lembaran …

Pembaca adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota atau petugas adhoc? Berhati-hatilah! Sebab, Undang-Undang (UU) Pemilu memberikan sanksi pidana penjara dan denda kepada yang tidak menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada Pasal 512 dinyatakan …