Berita

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menawarkan opsi ambang batas syarat pencalonan presiden sebesar 10 persen perolehan kursi atau 15 persen perolehan suara sah nasional. Dalam penyampaian pandangan fraksi di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, PAN menyebut opsi …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, menyatakan prihatin terhadap perkembangan RUU Pemilu. RUU Pemilu tak menuju perbaikan dan tak mendorong terselenggaranya pemilu yang akuntabel dan berkeadilan. “Misalnya tentang presidential threshold (PT) dan penataan daerah pemilihan …

Dari lima paket isu krusial yang ditawarkan oleh Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu untuk divoting di rapat paripurna, hanya satu paket yang tak menghendaki presidential threshold (PT), yakni paket B. Paket tersebut, kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat …

Pembahasan RUU Pemilu dinilai sarat bargaining politik atau tawar-menawar sesuai kepentingan politik. Padahal, RUU Pemilu semestinya dibangun atas prinsip dan semangat keadilan bagi semua pihak, termasuk warga sipil. Bargaining politik hanya akan merusak sistem pemilu. “Kalau ini (semangat keadilan) ditawar-tawar …

Lembaga survei bisnis dan politik Manilka melakukan survei terhadap masyarakat menengah ke atas untuk menguji persepsi publik terhadap RUU Pemilu. Hasilnya, RUU Pemilu tak menjadi perhatian masyarakat. RUU Pemilu berada di nomor urut empat, kalah populer dengan isu UU Organisasi …

Presiden Joko Widodo berpotensi terjebak pada pilihannya sendiri soal syarat pencalonan presiden 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Presiden Jokowi akan dengan mudah mengumpulkan syarat dukungan pencalonan presiden senilai 20 persen …

Kengototan pemerintah mempertahankan syarat pengajuan calon presiden sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional dapat dibaca sebagai sikap politik presiden Joko Widodo dala pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Ia dapat dianggap mengamankan posisinya dan membatasi kesempatan munculnya …

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dijadwalkan digelar Kamis (20/7). Jelang rapat tersebut, Koalisi Kawal RUU Pemilu mendesak para anggota DPR untuk tidak bernegosiasi dengan berbasis kepentingan politik jangka pendek. “UU Pemilu ini adalah aturan …

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Profesor Satya Arinanto, berpendapat bahwa pemilu tak hanya soal mengutarakan pendapat dan menyatakan pilihan politik, tetapi juga konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tetap diperlukan. “Harus ada …

Pemerintah dan Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu diharapkan tak membuat kebijakan yang tak sesuai dengan konstitusi agar tak mendorong terjadinya gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi atau judicial review (JR) dapat mengganggu tahapan Pemilu Serentak 2019. Menurut …