Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Selasa (30/5) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). KPU merevisi beberapa kentuan di dalam delapan PKPU lama dan satu PKPU baru mengenai tahapan. “Kami harap PKPU tahapan …
Read More »Berita
Diaspora Indonesia: Saatnya Bentuk Dapil Khusus Luar Negeri melalui UU Pemilu
Diaspora Indonesia menginginkan pembentukan daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri melalui undang-undang pemilu. Organisasi ikatan warga negara Indonesia di luar negeri ini mengingatkan advokasi bertahun-tahun untuk menciptakan representasi dewan dengan WNI sebagai konstituen yang aspiratif. Ada sekitar 4.6 juta Warga …
Read More »Memenuhi Syarat tapi Tak Calonkan Presiden, Partai Tak Boleh Ikut Pemilu Berikutnya
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyiapkan sanksi bagi partai yang memenuhi syarat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (wapres) tapi tak mengajukan capres dan cawapres. Partai tersebut akan dikenai sanksi berupa larangan ikut pemilu pada periode …
Read More »DKPP: Penyelenggara Pemilu yang Pernah Langgar Asas Kemandirian Tak Boleh Lolos Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Saut Hamonangan Sirait, mengatakan bahwa pelanggaran terhadap asas kemandirian oleh penyelenggara pemilu selama 2013-2017 merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan. Pelanggaran ini tak dapat ditoleransi dan yang bersangkutan diharapkan tak diloloskan dalam rekrutmen penyelenggara …
Read More »Rekrutmen Penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Profesionalitas dan Netralitas Harus Diutamakan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota merupakan pihak penyelenggara pemilu yang paling banyak dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selama 2016. 254 anggota KPU kabupaten/kota dan 41 ketua KPU kabupaten/kota …
Read More »Tak Ada Dapil Khusus Luar Negeri Tanda DPR Kurang Representatif
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tak menambah jumlah kursi dalam menjawab masalah kurang representatif. Pengalokasi ulang lebih menjawab kebutuhan representasi salah satunya dengan membuat dapil khusus luar negeri yang jumlah kursinya diambil dari 560 kursi DPR, bukan ditambah. “Salah satu …
Read More »DPR Harus Tambah Kualitas Bukan Kursi
Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan kursi melalui undang-undang pemilu ditentang masyarakat sipil. Di tengah ketakpercayaan terhadap salah satu kamar parlemen Indonesia ini seharusnya penambahan kualitas yang diutamakan. “Yang harusnya ditambah adalah kualitas bukan kursi,” kata direktur eksekutif Pusat …
Read More »DPR Masih Kurang Representatif, Bukan Kurang Kursi
Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan kursi melalui undang-undang pemilu dinilai tak menjawab permasalahan representatif. Selama ini DPR tak representatif karena total kursi 560 tak dialokasi secara representatif dan keterpilihan dewan tak disertai sifat kerja yang aspiratif. “Kursi DPR …
Read More »Urunan Gaji untuk Penambahan Kursi DPR
Penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada keuangan negara. Biaya gaji dan tunjangan satu orang anggota DPR setidaknya mencapai 2 milyar per tahun. Jika ditambah 19 kursi, biaya yang dibutuhkan menjadi 38 milyar per tahun. Ahmad Riza Patria, pimpinan …
Read More »Penambahan Kursi DPR, Pemerintah: Justifikasi Metodologisnya Tak Ketemu
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penambahan 19 kursi di DPR—dari semula 560 jadi 579 kursi. Angka ini didapat dari simulasi yang dilakukan bersama pemerintah. Simulasi tersebut menyebut ada 19 kursi yang mesti direalokasi—19 kursi …
Read More »