Netizen menolak penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini berjumlah 560 kursi. Bisa dibilang, semua netizen menolak penambahan kursi karena semua yang aktif berkomentar isinya menolak penambahan, ada yang ingin mengurangi kursi bahkan membubarkan DPR. “Tidak perlu, yang …
Read More »Berita
Netizen Tolak Dana Saksi Parpol Dibiayai Negara
Netizen menolak saksi partai politik dalam pungut-hitung suara dibiayai negara. Penjagaan suara partai di tempat pemungutan suara hingga penghitungan akhir merupakan tanggung jawab parpol, bukan dengan dibebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui …
Read More »KIPP Sambut Baik Gagasan Pusat Partisipasi Masyarakat oleh Bawaslu
Pada diskusi “Peran Masyarakat Sipil dan Pengawas dalam Pemilu Serentak 2019” di Menteng, Jakarta Pusat (26/5), Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa Bawaslu akan membentuk pusat partisipasi masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. Tujuannya yakni untuk …
Read More »Bawaslu RI Akan Bangun Pusat Partisipasi Masyarakat di Seluruh Provinsi
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa pihaknya akan membangun pusat partisipasi masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. Selama ini, masyarakat ditempatkan sebagai objek proses pemilu. Padahal, masyarakat semestinya menjadi aktor utama dalam proses pemilu. Pusat partisipasi …
Read More »Komisioner Bawaslu RI: Pansus RUU Pemilu Sedang Mengukur Ukuran Baju Bawaslu
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa saat ini Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah mengukur ukuran baju Bawaslu. Bawaslu siap menerima baju yang kebesaran atau kekecilan, tetapi berharap agar publik tidak berharap sesuatu yang …
Read More »Semangat Melibatkan Masyarakat Sipil dalam Proses Pemilu Belum Terlihat di RUU Pemilu
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta, menilai bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum memiliki semangat untuk melibatkan masyarakat sipil dalam proses pemilihan, terutama pada proses pengawasan. Tak ada aturan yang menyatakan bahwa masyarakat sipil memiliki ruang untuk …
Read More »Aceh Institute Usul Perkuat Kemandirian KIP dan Bawaslu
Aceh Institute mengusulkan penguatan kemandirian penyelenggara pemilu di Aceh melalui undang-undang pemilu. Selain membagi kewenangan pemilihan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh yang sebelumnya dimonopoli Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Aceh Institute pun merekomendasikan menyatukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) …
Read More »Perludem: Hapus “Sudah/Pernah Kawin” di Bawah Umur sebagai Syarat Pemilih
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta syarat pemilih sudah/pernah kawin dihapus melalui rancangan undang-undang pemilu. Syarat ini tak sinkron dengan upaya perlindungan anak karena membenarkan perkawinan di bawah umur. Syarat yang sudah diterapkan sejak pemilu pertama Indonesia pada 1955 …
Read More »Bawaslu Diusulkan Kelola Dana dan Latih Saksi Partai
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mengusulkan dana saksi partai yang didanai negara dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Partai tidak menerima uang sepeser pun. “Sebenarnya pos dana tidak ke partai politik. Dia langsung ke KPU atau Bawaslu. Kami …
Read More »Kampanye Pemilu 2019 Dapat Dibiayai Negara
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyepakati usulan kampanye Pemilu 2019 dapat dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini disetujui semua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Kampanye yang dapat …
Read More »