Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Utara menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa penggunaan Formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik orang lain. Tindakan tersebut dapat dipidana maksimal 72 bulan penjara dan denda paling banyak 72 juta. …
Read More »Berita
Temuan Penggunaan C6 Orang Lain di Jakarta Utara Diteruskan ke Polisi
Temuan penggunaan Formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik orang lain di TPS 54 RW 07 Tugu Selatan, Kelurahan Koja, Jakarta Utara diteruskan ke polisi. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Utara yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu …
Read More »Anggota Pansus RUU Pemilu: Keterpilihan Perempuan di Pileg Bersandar pada Paradigma Masyarakat
Anggota Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa keterpilihan perempuan tak terlalu berkaitan dengan sistem pemilu yang digunakan, yakni sistem proporsional terbuka atau tertutup. Keterpilihan perempuan bergantung pada paradigma …
Read More »Perludem: Penambahan 19 Kursi Anggota DPR Tak Menjadi Solusi Ketidakadilan Alokasi Kursi
Pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, muncul wacana penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebanyak 19 kursi. Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Hetifah, mengatakan bahwa penambahan kursi merupakan konsekuensi dari pengaturan kembali daerah pemilihan …
Read More »Protes dan Gugatan Terjadi di Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua
Pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua (19/4), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melaporkan bahwa terjadi protes dan gugatan dari saksi pasangan calon (paslon) dan pemilih di 9 dari 1.054 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang …
Read More »JPPR: Praktik Pengarahan dan Mempengaruhi Pilihan Pemilih Terjadi di 35 TPS di Pilkada DKI Jakarta
Dari 1.009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipantau oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), pelaksanaan pemungutan suara di 974 TPS berlangsung lancar. Namun, di 35 TPS lainnya teradi praktik pengarahan oleh orang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. …
Read More »Penegakkan Politik Uang Tak Efektif, Bawaslu: Beri Kami Wewenang untuk Menilai Alat Bukti
Kasus politik uang marak terjadi di setiap kali penyelenggaraan pemilu. Para pengamat menyayangkan penegakkan hukum atas politik uang yang tak efektif ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan bahwa banyaknya …
Read More »Proses Pembukaan TPS di Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua Berjalan Lancar
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafiz, mengatakan bahwa berdasarkan pantauan JPPR di 159 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh kecamatan di DKI Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu, proses pembukaan TPS berjalan baik dan lancar. Kelengkapan alat pemungutan …
Read More »Petugas KPPS Bisa Minta Kekurangan Surat Suara ke PPS
Jika surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) habis, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS mesti meminta kekurangan surat suara ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa. Petugas KPPS juga bisa mengarahkan pemilih untuk memberikan suara di …
Read More »JPPR: TPS Tak Dibuka Tepat Waktu, Kesempatan untuk Memilih Berkurang
Berdasarkan rilis hasil pantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di 159 Tempat Pemungutan Suara (TPS), terdapat 23 TPS yang dibuka terlambat, yakni tidak pada pukul tujuh pagi. 5 dari 23 kasus keterlambatan terjadi di TPS 29 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta …
Read More »