Jadwal pemilu yang berserak membuat masyarakat adat terus berkonflik dan tak sempat berekonsiliasi. Akhirnya masyarakat adat hanya menjadi komoditas suara peserta pemilu. Desain pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal membuat cuma ada dua pemilu dalam lima tahun. “Kemarin kita …
Read More »Berita
Soal E-Voting Menurut Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay
Saat ditanya mengenai kapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyelenggarakan pemilu secara elektronik atau e-voting, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, mengatakan bahwa pihaknya tak tahu persis. Namun, Hadar mengatakan bahwa KPU RI telah memanfaatkan teknologi untuk menunjang aktivitas …
Read More »E-Voting: Obat yang Salah bagi Masalah Kepemiluan
Sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengatakan bahwa pihaknya akan memilih anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang berkomitmen untuk mengupayakan pemilu elektronik atau e-voting. Teknologi dinilai sebagai suatu keniscayaan yang mampu menjawab permasalahan pemilu di hari pemungutan …
Read More »Mempertanyakan Nilai Demokrasi dalam E-Voting
Sebelum pemilu elektronik atau e-voting diterapkan, nilai demokrasi dalam e-voting patut dipertanyakan. Pasalnya, masyarakat sebagai pemilih tak banyak yang mengetahui proses transkip suara yang diberikannya melalui mesin dan resiko penggunaan e-voting. “Kalau pemilih diberikan satu opsi dengan e-voting yang mereka …
Read More »KPU RI, E-Rekapitulasi jadi Pilihan Strategis
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dalam diskusi “Rekapitulasi Elektronik: Teknologi Pemilu yang Dibutuhkan Indonesia” (14/3) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyatakan bahwa rekapitulasi elektronik atau e-rekapitulasi merupakan pilihan strategis penggunaan teknologi pemilu di Indonesia. E-rekapitulasi dinilai dapat menjawab permasalahan pemilu …
Read More »Hakim MK Semestinya Dipilih, Bukan Mengajukan Diri
Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) tahun 2001-2008, Bagir Manan, mengusulkan agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dipilih melalui proses pencarian tokoh negarawan, bukan proses seleksi terhadap orang-orang yang melamar. Proses pemilihan pun, menurut Bagir, perlu untuk dilakukan melalui satu jalur, bukan …
Read More »Perludem: Komisi II DPR RI Mesti Segerakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutatan terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022. Masa jabatan anggota KPU dan …
Read More »Standar Mahkamah Konstitusi Mesti Di atas Normal
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menyampaikan masukan kepada Mahkamah Kontitusi (MK) untuk memperbaiki internal MK. MK mesti memiliki standar di atas normal, baik untuk kode etik, sistem pengawasan terhadap para hakim dan non hakim, maupun sanksi …
Read More »Terbuka Tertutup Mahkamah Konstitusi
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, menilai akses ruang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) terlalu terbuka. Hal ini, menurut Saldi, berbahaya karena membuka celah bagi pihak luar yang hendak mencari informasi untuk menjual suatu kasus kepada …
Read More »Anggota DPD Mesti Tunjukkan Performa Politik
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua di dalam parlemen Indonesia dinilai tak memiliki wewenang yang cukup kuat. Namun, menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, DPD dapat menggunakan cara lain untuk mengakali kelemahan tersebut. DPD dapat memveto suatu …
Read More »