Berita

Politik afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dinilai stagnan. Tak ada perubahan signifikan dan masih memuat satu pasal inkonstitusional. Mengingat keterwakilan perempuan perempuan di DPR yang masih jauh sampai diangka minimal 30 persen, ketentuan afirmasi …

Partai Golkar mewacanakan perubahan besaran daerah pemilihan (dapil) pemilu DPR menjadi 3 sampai 6 kursi. Penyederhanaan sistem kepartaian jadi alasan Partai Golkar mengajukan besaran dapil 3-6 ini. “Menurut saya, district magnitude ini harus dibuat 3-6. Kalau besar itu mempertahankan multipartai …

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu hanya memiliki waktu lima bulan. Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) diminta untuk segera tetapkan prioritas pembahasan agar RUU dapat diselesaikan tepat waktu dan menutup berbagai kekurangan. “Pansus harus segera menetapkan agenda pembahasan pasal-pasal krusial, sebab pasal …

Persyaratan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai perlu diubah. Syarat usia yang dinaikkan menjadi 45 tahun untuk anggota KPU dan Bawaslu pusat perlu diganti menjadi 40 tahun. Hal ini dilakukan agar anggota memiliki kapabilitas yang …

Posisi pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang semula ad hoc direncanakan akan diubah menjadi permanen. Ketentuan yang tercantum di Pasal 454 Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu ini dinilai hanya akan menambah beban negara. “Bagaimana menggaji 530 pengawas pemilu di seluruh kabupaten/kota? …

Posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai perlu diperjelas di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. DPD harus menegaskan wewenangnya dalam pemerintahan sebab DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang bertugas mengajukan RUU terkait otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah kepada Dewan …

Rekomendasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meningkatkan bantuan dana partai ditanggapi positif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mengusulkan agar peningkatan bantuan dana partai disertai dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan partai satu …

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar negara meningkatkan jumlah bantuan dana kepada partai. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan karena sebagian besar kasus korupsi melibatkan pengurus, kader partai, dan pihak yang terkait dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kesimpulan sementara, korupsi di …

Empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah ditetapkan. Ketua Pansus yaitu Muhammad Lukman Edi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tiga wakil ketua, yakni Ahmad Riza Patria dari Fraksi Partai Gerindra, Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai …

Rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan lokasi yang dikhawatirkan tak bisa mengikuti pemungutan suara. Pasalnya, rumah sakit menengah dan kecil yang jumlah pasien tak melebihi lima ratus pemilih, tak bisa difasilitasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Selama saya mantau pemilu, …