Berita

Pembahasan secara bersamaan Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu akan terkendala waktu. Ada kerangka waktu yang mengikat pembahasan UU …

Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu dinilai akan lebih baik jika dibahas bersamaan. Pembahasan berbarengan sangat baik dari sisi …

Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu sebaiknya tidak digabung menjadi satu naskah. Tiga pengaturan tersebut mesti dipisah karena memiliki …

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan pilot project atau proyek percontohan untuk pemungutan suara secara elektronik (e-voting) di Pemilu Serentak 2019 mendatang. Usulan tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki pengalaman baru di bidang teknologi pemilu. “Kalau secara nasional gak memungkinkan, karna waktu persiapan sedikit. …

Di rapat panitia khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan afirmasi perempuan agar ditingkatkan. Sebab, kebijakan afirmasi perempuan pada undang-undang sebelumnya belum bisa mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. “PPP menginisiasi keterwakilan perempuan di parlemen dengan kebijakan …

Panitia khusus (Pansus) Fraksi Partai NasDem menyatakan kritik terhadap lima pengaturan di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pengaturan pertama kali yang disorot yakni, sistem pemilu legislatif. Fraksi Partai NasDem mengusulkan sistem proporsional terbuka murni sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). NasDem …

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengkritik pengaturan syarat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. DPD mengusulkan syarat minimal usia diubah dari 45 menjadi 40 tahun. “Teman-teman yang saat ini telah menjadi …

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Akhmad Muqowam, mengusulkan kepada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu untuk menambah jumlah anggota DPD tiap provinsi dari empat menjadi lima. Penambahan jumlah anggota dinilai Muqowam sebagai kebutuhan, sebab empat anggota tidak …

Dalam rapat internal panitia khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa RUU Pemilu yang telah dibuat Pemerintah bertujuan untuk menguatkan sistem kepartaian, selain sistem presidensil. Partai merupakan tiang dari politik pemerintahan yang memegang …

Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu akan dibahas berdasarkan sistem gugus atau cluster. Pembahasan akan dibagi ke dalam gugus-gugus berdasarkan isu-isu krusial yang akan disusun oleh masing-masing fraksi. Sistem ini dipilih untuk mempersingkat waktu pembahasan RUU Pemilu yang hanya empat bulan. “Masing-masing …