Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu hanya memiliki waktu lima bulan. Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) diminta untuk segera tetapkan prioritas pembahasan agar RUU dapat diselesaikan tepat waktu dan menutup berbagai kekurangan. “Pansus harus segera menetapkan agenda pembahasan pasal-pasal krusial, sebab pasal …
Read More »Berita
DPR Perlu Perbaiki Syarat Jadi Anggota KPU/Bawaslu di RUU Pemilu
Persyaratan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai perlu diubah. Syarat usia yang dinaikkan menjadi 45 tahun untuk anggota KPU dan Bawaslu pusat perlu diganti menjadi 40 tahun. Hal ini dilakukan agar anggota memiliki kapabilitas yang …
Read More »Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Dipermanenkan, Beban Negara Bertambah
Posisi pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang semula ad hoc direncanakan akan diubah menjadi permanen. Ketentuan yang tercantum di Pasal 454 Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu ini dinilai hanya akan menambah beban negara. “Bagaimana menggaji 530 pengawas pemilu di seluruh kabupaten/kota? …
Read More »RUU Pemilu Harus Perjelas Posisi DPD
Posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai perlu diperjelas di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. DPD harus menegaskan wewenangnya dalam pemerintahan sebab DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang bertugas mengajukan RUU terkait otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah kepada Dewan …
Read More »KPU Usul Partai Wajib Sampaikan Laporan Keuangan Sebelum Pemilu
Rekomendasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meningkatkan bantuan dana partai ditanggapi positif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mengusulkan agar peningkatan bantuan dana partai disertai dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan partai satu …
Read More »KPK Rekomendasikan Negara Tingkatkan Bantuan Dana Partai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar negara meningkatkan jumlah bantuan dana kepada partai. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan karena sebagian besar kasus korupsi melibatkan pengurus, kader partai, dan pihak yang terkait dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kesimpulan sementara, korupsi di …
Read More »Pimpinan Pansus RUU Pemilu Ditetapkan
Empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah ditetapkan. Ketua Pansus yaitu Muhammad Lukman Edi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tiga wakil ketua, yakni Ahmad Riza Patria dari Fraksi Partai Gerindra, Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai …
Read More »Penghuni Rumah Sakit di Banten Tak Perlu Khawatir Kehilangan Hak Pilih
Rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan lokasi yang dikhawatirkan tak bisa mengikuti pemungutan suara. Pasalnya, rumah sakit menengah dan kecil yang jumlah pasien tak melebihi lima ratus pemilih, tak bisa difasilitasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Selama saya mantau pemilu, …
Read More »Menginovasi Sosialisasi Pilkada Banten 2017
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten mengelola sosialisasi Pilkada 2017 dengan beberapa inovasi. KPU mengadakan Kursus Singkat Kepemiluan untuk menyasar lima segmen kelompok masyarakat, yakni umum, mahasiswa, profesional, organisator, dan pegiat pemilu.. “Para relawan memberikan output yang baik untuk KPU Banten. …
Read More »Empat Pimpinan Pansus RUU Pemilu Ditentukan Malam Ini
Malam ini (21/11), empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu akan ditentukan. Tujuh nama yang masuk ke dalam bursa pimpinan Pansus yakni, Trimedya Panjaitan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rambe Kamarul Zaman dari fraksi Partai Golongan …
Read More »