Berita

Pada perkembangannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengalami perubahan kewenangan dari masa ke masa. Sejak Undang-undang (UU) No. 22/2007 hingga Rancangan UU (RUU) Pemilu yang diajukan pemerintah saat ini, Bawaslu telah mengalami penguatan kewenangan secara bertahap. Dalam UU No.22/2007 dan UU …

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diperkuat. Bawaslu berwenang menentukan keikutsertaan partai sebagai peserta pemilu, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pemilu legislatif, dan calon presiden dan calon …

Momentum seleksi lima komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tengah berjalan diharapkan dapat memberikan jawaban atas kebutuhan kapasitas Bawaslu sebagai lembaga pemutus sengketa pemilu dan pengawas pemilu. Bawaslu yang hendak memperkuat posisi sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus memastikan semua komisioner …

Undang-undang (UU) Partai Politik dinilai perlu untuk dimasukkan ke dalam Rancangan UU (RUU) Pemilu. Partai adalah peserta utama dalam pemilu yang akan melahirkan pemerintahan baru. Oleh karena itu, RUU Pemilu diharapkan mampu meningkatkan kualitas partai demi peningkatan kepercayaan publik kepada …

Tidak semua pemilu merupakan pemilu demokratis. Pemilu memiliki prakondisi agar esensi pemilu terjamin dan hak politik warga negara tidak terbajak. “Ada pemilu yang tidak demokratis, seperti Korea Utara saat ini dan Indonesia pada masa Orde Baru. Pemilu diselenggarakan tetapi partisipasinya …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu kental akan semangat penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Muhammad mengapresiasi hal tersebut dan berharap wewenang yang diberikan memberikan kesempatan bagi penyelenggara pemilu untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik. …

Sistem proporsional terbuka terbatas diajukan Pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.  Sistem tersebut menuai kontra dari banyak pegiat pemilu dan demokrasi, sebab esensi sistem proporsional terbuka terbatas adalah sistem proporsional tertutup. Pemerintah menilai sistem ini merupakan pilihan terbaik untuk tujuan …

Undang-undang No. 15 tahun 2011 dinilai tak cukup untuk memastikan ada perempuan di penyelenggara pemilu. Frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen” mestinya diikuti oleh peraturan pelaksana di bawah undang-undang, terutama peraturan mengenai seleksi calon anggota penyelenggara pemilu. “Peraturan tak …

Meski total jumlah pendaftar calon penyelenggara pemilu menurun, tren perempuan pendaftar justru mengalami kenaikan. Dibanding 2012, perempuan pendaftar calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) meningkat sekitar sepuluh persen. Sementara perempuan pendaftar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) naik dua belas persen. “Terjadi …

Menanggapi kritik yang beredar dari masyarakat mengenai mahalnya biaya demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan bahwa biaya tersebut tidak sebanding dengan kontrak sosial yang dapat dibangun oleh masyarakat kepada calon pemimpinnya secara langsung. Dalam pemilu, masyarakat diberikan kesempatan luas …