October 28, 2024

Berita

Cara Menghindari Oligarki Partai Versi Sekber UU Pemilu

Pengaruh oligarki dalam partai dinilai mematikan prinsip keadilan bagi seluruh anggota partai. Hal itu diperparah dengan mekanisme pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) yang tidak terbuka dan hanya melibatkan segelintir orang dalam partai. “Dalam RUU …

Read More »

Syarat Jumlah Dukungan Calon Anggota DPD Perlu Dikurangi

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), syarat jumlah dukungan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak berubah dari UU sebelumnya. Hal ini dinilai memberatkan calon anggota DPD, sebab peserta pemilihan anggota …

Read More »

Pencalonan Presiden RUU Pemilu Tak Ramah Partai Baru

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, regulasi mengenai syarat pengajuan calon presiden tidak ramah terhadap partai baru yang menjadi peserta pemilu. Pasalnya, partai yang bisa mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hanyalah partai parlemen. “Regulasi pengajuan paket …

Read More »

Proporsional Terbuka Terbatas Tak Selesaikan Masalah Kepemiluan

Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang telah diajukan oleh Pemerintah pada awal Oktober, dinyatakan bahwa sistem pemilu yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) adalah sistem proporsional terbuka terbatas. Akan tetapi, penjabaran …

Read More »

Mengukur Keadilan Alokasi Kursi

Konversi suara menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menjadi diskursus dari pemilu ke pemilu. Para pegiat pemilu melobi agar Pemerintah menerapkan sistem konversi dengan tingkat disproporsionalitas paling rendah demi menjunjung tinggi prinsip keadilan. Adapun cara untuk mengukur keadilan …

Read More »

Regulasi Alokasi Kursi di RUU Penyelenggara Pemilu Semakin Tidak Adil  

Regulasi alokasi kursi di Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu yang diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak lebih adil dari regulasi alokasi kursi dalam UU sebelumnya. Pasalnya, metode penghitungan perolehan kursi dengan Sainte Lague Modifikasi yang terdapat …

Read More »

Nomor Urut Calon Gubernur Gorontalo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo telah menetapkan nomor urut pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur. Hasil pengundian tersebut adalah nomor urut satu untuk Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus, nomor urut dua untuk Rusli Habibie dan Idris Rahim, dan nomor …

Read More »

Nomor Urut Calon Gubernur Papua Barat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat telah mengumumkan nomor urut pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur. Nomor urut satu milik Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani. Nomor urut dua milik Iriana Manibuy dan Abdullah Manaray. Nomor urut tiga milik Stepanus Malak dan …

Read More »

Agus-Sylvi 1, Ahok-Djarot 2, dan Anies-Uno 3

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengumumkan nomor urut pasangan calon gubernur-wakil gubernur. Nomor urut 1 milik Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Nomor urut 2 milik Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Nomor urut 3 milik Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. “Nomer satu, dua, …

Read More »

Nomor Urut Calon Gubernur Bangka Belitung

Komisi Pemilihan Umum Bangka Belitung (KPU Babel) telah mengumumkan nomor urut bagi empat pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Babel. Nomor urut satu milik Yurson Ihza dan Yusroni Yazid. Nomor urut dua milik Rustam Effendi dan Muhammad Irwansyah. Nomor urut tiga …

Read More »