Jelang pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan PSU berjalan sesuai prosedur. Pada PSU yang akan digelar Minggu 10 Maret 2024 di 20 TPS dan 122 Kotak Suara Keliling …
Read More »Berita
Jelang Pilkada, Setara Institute Dorong Pembangunan Inklusi
Sambut Pilkada 2024 SETARA Institute dorong agenda pengarusutamaan pembangunan inklusif. Hal itu didasarkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal di berbagai daerah di Indonesia. Padahal inklusi dan demokrasi merupakan pilar penyangga pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi kerakyatan. …
Read More »Aliansi Perempuan Indonesia Desak Penegakan Demokrasi
Aliansi Perempuan Indonesia menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo telah merusak demokrasi yang telah berjalan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat aksi peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD), aliansi menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum yang mendukung penghapusan …
Read More »IWD 2024: Keterwakilan Perempuan Politik Jauh dari Harapan
Pemenuhan pemerintah atas hak perempuan dalam politik dari hulu hingga hilir dinilai hanya sekedar jargon belaka. Hal itu hal itu diungkapkan oleh Aliansi Perempuan Indonesia dalam peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2024. Aliansi menganggap komitmen pemenuhan …
Read More »PSU di Kuala Lumpur Akan Digelar 10 Maret
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 10 Maret 2024. KPU mengatakan, panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Kuala Lumpur sedang aktif menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai upaya menjaga …
Read More »Waktu 14 Hari Penanganan Sengketa Pilpres Dianggap Tidak Ideal
Durasi waktu 14 hari saat menangani perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak ideal untuk mengungkap permasalahan pilpres. Hal itu disampaikan Praktisi Pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini, menurutnya …
Read More »Ketua MK: Hakim Tak Boleh Cawe-Cawe Pembuktian Sengketa PHPU
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan bahwa hakim tidak boleh ikut campur dalam proses pembuktian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), baik sengketa pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg). Ia menjelaskan seluruh pembuktian akan dibebankan pada …
Read More »Makan Siang Gratis Harus Dimulai dari Kejelasan Anggaran
Program makan siang gratis dan susu gratis yang diusung capres-cawapres Prabowo-Gibran dinilai perlu pertimbangan yang matang dalam penerapannya. Meski demikian, pekan lalu simulasi program makan siang gratis digelar di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, di bawah koordinasi Menko Perekonomian …
Read More »MK Sarankan Ubah Aturan Ambang Batas Parlemen Sebelum Pemilu 2029
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum. MK menyarankan aturan tersebut diubah sebelum Pemilu 2029 dilaksanakan. Hal itu …
Read More »1.113 TPS Gelar PSU, PSL, dan PSS di 38 Provinsi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerangkan sebanyak 1.113 tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pemungutan suara setelah 14 Februari 2024. Angka itu meliputi pemungutan suara ulang (PSU) di 738 TPS, pemungutan suara lanjutan (PSL) di 117 TPS, serta 258 TPS melakukan pemungutan …
Read More »